<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN LEGISLATIF TERHADAP PEMERINTAH DIY"^^ . "Penelitian ini bertujuan untuk pempelajari fungsi pengawasan yang\r\ndimiliki oleh lembaga legislatif terhadap Pemerintah DIY. Sebagaimana kita\r\nketahui bersama bahwa Yogyakarta adalah daerah yang berstatus “Daerah\r\nIstimewa” yang berbeda dengan daerah lainnya. Hal yang menarik dari daerah ini\r\nadalah tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilakukan\r\ndengan cara penetapan. Selain itu, salah satu syarat yang diberikan UU No. 13\r\nTahun 2012 adalah Gubernur dan Wakil Gubernur tidak berasal dari partai politik.\r\nOleh karena itu menarik untuk dikaji bagaimana pola interaksi yang terjadi antara\r\nparlemen dan pemerintah DIY dalam hal kegiatan pengawasan sebagai\r\npelaksanaan prinsip Check And Balances.\r\nPenelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis\r\ndan sosiologis dengan tipe penelitian lapangan (field research). Adapun informasi\r\ndidapatkan melalui kegiatan interview terhadap anggota dewan dan hasilnya\r\nselanjutnya dikomparasikan dengan ketentuan dalam undang-undang, perda,\r\nperaturan dewan, dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan yang\r\ndilakukan oleh DPRD DIY terhadap Pemerintah DIY.\r\nDari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa kegiatan pengawasan\r\nyang dilakukan oleh DPRD DIY dilakukan dengan 2 (dua) metode dengan 7\r\n(tujuh) tahapan yang masing – masing memiliki peran penting dalam optimalisasi\r\nhasil dari pengawasan yang dilakukan. Tahapan – tahapan ini selanjutnya\r\nmenghasilkan suatu rekomendasi bagi pemerintah. Dengan model seperti ini\r\ndiharapkan mampu menjaga efektifitas dan stabilitas pemerintahan meskipun\r\ndalam pelaksanaannya masih banyak kendala – kendala yang masih membutuhkan\r\nsolusi. Adapun kendala – kendala tersebut antara lain peran masyarakat yang\r\nbelum optimal, pengawasan yang masih terkesan sporadik dan reaktif, masih\r\ndidominasi oleh kepentingan politik, kurang maksimalnya koordinasi dengan\r\nlembaga pengawas lainnya, agenda pengawasan yang belum tersusun sistematis,\r\nkurang optimalnya organisasi sumber daya pengawasan, serta transparansi bagi\r\nmasyarakat yang belum optimal. Selain itu status sosial kepala daerah yang\r\nberbeda juga terkesan menimbulkan rasa “segan” pada personal anggota dewan\r\nuntuk melakukan pengawasan yang lebih dalam terhadap kinerja pemerintah\r\ndaerah.\r\nKeyword : Pengawasan, Metode, Daerah Istimewa Yogyakarta"^^ . "2013-10-24" . . . . "UIN SUNAN KALIJAGA"^^ . . . "FAK. SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA"^^ . . . . . . . . . "NIM. 09340036"^^ . "IRWANDI SIDO"^^ . "NIM. 09340036 IRWANDI SIDO"^^ . . . . . . "ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN LEGISLATIF TERHADAP PEMERINTAH DIY (Text)"^^ . . . . . "BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf"^^ . . . "ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN LEGISLATIF TERHADAP PEMERINTAH DIY (Text)"^^ . . . . . "ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN LEGISLATIF TERHADAP PEMERINTAH DIY (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN LEGISLATIF TERHADAP PEMERINTAH DIY (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN LEGISLATIF TERHADAP PEMERINTAH DIY (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN LEGISLATIF TERHADAP PEMERINTAH DIY (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN LEGISLATIF TERHADAP PEMERINTAH DIY (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN LEGISLATIF TERHADAP PEMERINTAH DIY (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN LEGISLATIF TERHADAP PEMERINTAH DIY (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN LEGISLATIF TERHADAP PEMERINTAH DIY (Other)"^^ . . . . . "HTML Summary of #11163 \n\nANALISIS FUNGSI PENGAWASAN LEGISLATIF TERHADAP PEMERINTAH DIY\n\n" . "text/html" . . . "Ilmu Hukum" . .