TY  - THES
N1  - PEMBIMBING: Iswantoro S.H., M.H
ID  - digilib11212
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11212/
A1  - MUHAMMAD KAMAL MUKHTAR, NIM. 09380092
Y1  - 2013/10/29/
N2  - Skripsi ini mengkaji tentang sejauh mana perlindungan negara terhadap
hak milik atas tanah perorangan menurut UU No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan
Dasar Pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan Undang-undang Pokok
Agraria (UUPA). Kehadiran UUPA dianggap adalah sebuah bentuk reformasi
hukum agraria yang pada era kolonial bersifat menindas. Oleh karena itu sejauh
mana perlindungan yang diberikan negara terhadap hak milik atas tanah
peroangan menjadi penting untuk diketahui. Apabila perlindungan terhadap hak
terkuat dalam kepemilikan tanah yang dimiliki orang mampu menjadikan subjek
hak milik merasa aman, mendapat kepastian hukum dan terjaganya keadilan,
maka sebuah produk hukum, UUPA, masih layak untuk dipertahankan.
Kenyataan dalam kehidupan hukum di Indonesia, permasalahan mengenai
pertanahan dan yang berkaitan dengan hak milik atas tanah perorangan masih
sering terjadi, UUPA masih memiliki celah dalam usahanya melindungi hak orang
Indonesia (kepastian hukum). Oleh karena itu, penyusun menggunakan jenis
penelitian library research yang bersifat deskriptif-analitik, dengan konsep negara
kesejahteraan yang berasal dari pemikiran Jeremy Bentham sebagai peletak batu
filsafatnya yang bersandarkan gagasan utilitarianisme, dimana penyusun akan
menguraikan dan menjelaskan data-data yang telah terkumpul, pemikiran dan
pandangan dan kemudian menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang
komprehensif tentang perlindungan negara atas hak milik tanah perorangan.
Dalam skripsi ini perlindungan yang diberikan negara, dalam era
kontemporer, akan dibandingkan dengan perlindungan yang diberikan fiqh Islam
terhadap hak milik tanah baik pada masa Nabi, Khulafa?ur Rasyidin dan Tabi?in.
walaupun pada masa nabi dan khususnya masa Khulafa?ur Rasyidin mendapat
perhatian lebih, karena sebagai salah satu tafsir awal dari hukum Islam mengenai
pertanahan, yang permasalahan mengenai hak milik atas tanah terjadi. Intinya,
sebagai sebuah negara hukum, Indonesia seharusnya melindungi hak-hak warga
negaranya menggunakan hukum, untuk melindungi hak-hak asasi secara
maksimal, termasuk dalam penilaian harga tanah yang haknya terpaksa dicabut
demi kepentingan umum.
Kata Kunci : hak milik, UUPA, perlindungan negara, fiqh Islam
PB  - UIN SUNAN KALIJAGA
KW  - hak milik
KW  -  UUPA
KW  -  perlindungan negara
KW  -  fiqh Islam
M1  - skripsi
TI  - TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH PERORANGAN DALAM UU NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK AGRARIA (UUPA)
AV  - restricted
EP  - 158
ER  -