<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "KEDUDUKAN CALON ANGGOTA DPR ACEH/KABUPATEN (DPRA/DPRK)\r\nKUOTA 120% (SERATUS DUA PULUH PERSEN)\r\nDITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012\r\n"^^ . "Provinsi Aceh dalam tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat\r\nAceh/DPRA telah terjadi peraturan secara dualistis. Di mana Komisi Pemilihan\r\nUmum Republik Indonesia (KPU) Pusat menghendaki agar Komisi Independen\r\nPemilihan (KIP) Aceh tetap berpedoman pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012\r\ntentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan\r\nDaerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan kuota 100 % (Seratus\r\nPersen). Dalam aturan lainnya Qanun Aceh No. 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik\r\nLokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan\r\nDewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota menyebutkan kuota yang ada sebesar\r\n120 % (Seratus Dua Puluh Persen). Hal Ini menjadi permasalahan secara hierarki\r\nPerundang-undangan. Adapun yang menjadi pokok permasalahan ialah bagaimana\r\nkedudukan hukum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh/Kabupaten\r\n(DPRA/DPRK) kuota 120% (Seratus Dua Puluh Persen) ditinjau dari Undangundang\r\nNomor 8 Tahun 2012.\r\nMetode penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis empiris yaitu\r\nPeneliti tidak saja mempelajari Perundang-undangan saja, tetapi juga menggunakan\r\nbahan yang dianalisis dari lapangan. Studi lapangan meliputi wawancara, observasi\r\ndan dokumentasi. Jenis penelitian yang Penulis terapkan termasuk dalam jenis\r\npenelitian lapangan (Field research). Sehingga dapat digambarkan selengkaplengkapnya\r\nmengenai keadaan di lapangan dengan aturan yang ada.\r\nHasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa Komisi Independen Pemilihan\r\n(KIP) Aceh mengenai pengajuan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan\r\nDewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota mengacu kepada Qanun Nomor 3 Tahun\r\n2008 berdasarkan Kuota 120% dengan melihat pula Undang-undang Nomor 11\r\nTahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Adapun Undang-undang Nomor 8 Tahun\r\n2012 yang mampu menjadi acuan pemilihan Legislatif secara nasional\r\ndikesampingkan. Karena KIP lebih melihat keinginan masyarakat Aceh berdasarkan\r\nPemerintahan Daerah. Sehingga kedudukan hukum calon Anggota Dewan Perwakilan\r\nRakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota berdasarkan Kuota\r\n120% berlandaskan kepada Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang\r\nPemerintahan Aceh dengan pelaksanaan Pemilu Legislatif berdasarkan Qanun Nomor\r\n3 Tahun 2008. Hal ini berlaku bagi Partai Lokal maupun Partai Nasional dalam\r\nlingkup Pemilu legislatif (DPRA Kabupaten atau Kota) di wilayah Provinsi Aceh.\r\n"^^ . "2014-02-03" . . . . "UIN SUNAN KALIJAGA"^^ . . . "FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA"^^ . . . . . . . . . " NIM. 09340032"^^ . "ISMANDA"^^ . " NIM. 09340032 ISMANDA"^^ . . . . . . "KEDUDUKAN CALON ANGGOTA DPR ACEH/KABUPATEN (DPRA/DPRK)\r\nKUOTA 120% (SERATUS DUA PULUH PERSEN)\r\nDITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012\r\n (Text)"^^ . . . "BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf"^^ . . . "KEDUDUKAN CALON ANGGOTA DPR ACEH/KABUPATEN (DPRA/DPRK)\r\nKUOTA 120% (SERATUS DUA PULUH PERSEN)\r\nDITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012\r\n (Text)"^^ . . . "KEDUDUKAN CALON ANGGOTA DPR ACEH/KABUPATEN (DPRA/DPRK)\r\nKUOTA 120% (SERATUS DUA PULUH PERSEN)\r\nDITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012\r\n (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "KEDUDUKAN CALON ANGGOTA DPR ACEH/KABUPATEN (DPRA/DPRK)\r\nKUOTA 120% (SERATUS DUA PULUH PERSEN)\r\nDITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012\r\n (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "KEDUDUKAN CALON ANGGOTA DPR ACEH/KABUPATEN (DPRA/DPRK)\r\nKUOTA 120% (SERATUS DUA PULUH PERSEN)\r\nDITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012\r\n (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "KEDUDUKAN CALON ANGGOTA DPR ACEH/KABUPATEN (DPRA/DPRK)\r\nKUOTA 120% (SERATUS DUA PULUH PERSEN)\r\nDITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012\r\n (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "KEDUDUKAN CALON ANGGOTA DPR ACEH/KABUPATEN (DPRA/DPRK)\r\nKUOTA 120% (SERATUS DUA PULUH PERSEN)\r\nDITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012\r\n (Other)"^^ . . . . . . "KEDUDUKAN CALON ANGGOTA DPR ACEH/KABUPATEN (DPRA/DPRK)\r\nKUOTA 120% (SERATUS DUA PULUH PERSEN)\r\nDITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012\r\n (Other)"^^ . . . . . . "KEDUDUKAN CALON ANGGOTA DPR ACEH/KABUPATEN (DPRA/DPRK)\r\nKUOTA 120% (SERATUS DUA PULUH PERSEN)\r\nDITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012\r\n (Other)"^^ . . . . . . "KEDUDUKAN CALON ANGGOTA DPR ACEH/KABUPATEN (DPRA/DPRK)\r\nKUOTA 120% (SERATUS DUA PULUH PERSEN)\r\nDITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012\r\n (Other)"^^ . . . . . "HTML Summary of #11347 \n\nKEDUDUKAN CALON ANGGOTA DPR ACEH/KABUPATEN (DPRA/DPRK) \nKUOTA 120% (SERATUS DUA PULUH PERSEN) \nDITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 \n\n\n" . "text/html" . . . "Ilmu Hukum" . .