The repository administrator has not yet configured an RDF license.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM NO. 0213/Pdt.G/2010/PA.YK MENGENAI POLIGAMI TIDAK SEHAT DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat adalah perkawinan poligami. Poligami sering diartikan sebagai seorang laki-laki yang memiliki isteri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan. Di Indonesia sendiri kebolehan poligami diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Seorang yang ingin poligami haruslah memenuhi Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 58 KHI, disebutkan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari satu orang apabila: 1). Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, 2). Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, 3). Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Pada tahun 2010 PA Yogyakarta pernah memutus perkara yang berkaitan dengan poligami, yaitu izin poligami dengan alasan calon isteri yang sudah terlanjur hamil. Majelis Hakim mengabulkan permohonan tersebut. Yang menjadi pokok masalah disini adalah: 1). Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara No. 0213/Pdt.G/2010/PA Yogyakarta. 2). Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (library research) yang bersifat perskriftif (penilaian). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa dokumentasi, yakni putusan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0213/Pdt.G/2010/PA.YK sebagai data primer ditambah lagi dengan sebagai data pendukung. Adapun yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah analisis terhadap putusan hakim No. 0213/Pdt.G/2010/PA.YK, yang didukung dengan wawancara terhadap Majelis Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta yang memutus perkara tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencari tahu apakah putusan hakim tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam atau menggunakan pertimbangan hukum yang lain. Pada akhir penelitian, penyusun menyimpulkan bahwa penalaran hukum yang telah dilakukan oleh majelis hakim dalam memutus perkara izin poligami yang diakibatkan oleh calon isteri kedua yang sudah hamil terlebih dahulu telah sesuai peraturan yang ada pada teori hukum positif. Begitu juga unsur yang dijadikan pertimbangan dalam putusan tersebut. Sehingga dapat diketahui bahwa putusan Majelis Hakim tersebut telah sesuai dengan apa yang ada dalam hukum Islam.
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM NO. 0213/Pdt.G/2010/PA.YK MENGENAI POLIGAMI TIDAK SEHAT DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA (Text)
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM NO. 0213/Pdt.G/2010/PA.YK MENGENAI POLIGAMI TIDAK SEHAT DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA (Other)
HTML Summary of #11370 TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM NO. 0213/Pdt.G/2010/PA.YK MENGENAI POLIGAMI TIDAK SEHAT DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA