%0 Thesis
%9 Skripsi
%A PERDANA NUR AMBAR SETYAWAN, NIM. 10340017
%B FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
%D 2014
%F digilib:11376
%I UIN SUNAN KALIJAGA
%T PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA SENGKETA  EKONOMI SYARIAH YANG MENGANDUNG TUNTUTAN UANG  PAKSA (DWANGSOM) DI PENGADILAN AGAMA BANTUL  (STUDI PUTUSAN NOMOR : 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl )
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11376/
%X Seiring dengan perkembangan jaman, sekarang kewenangan Pengadilan  Agama ditambah yaitu berwenang memutus perkara perdata mengenai ekonomi  syariah. Dalam ranah gugatan perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasi sudah  menjadi kebiasaan selalu memasukkan tuntutan uang paksa kepada majelis hakim.  Fenomena ini sampai sekarang masih lestari walaupun dengan ketiadaan pengaturan  secara formil dalam hukum acara perdata Republik Indonesia. Begitu pula tuntutan  uang paksa (dwangsom) dalam petitum suatu perkara sengketa ekonomi syariah  sering dimintakan oleh pihak penggugat . Terbukti dalam register perkara perdata  sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul Yogyakarta sepanjang Tahun  2009-2013 mayoritas selalu memasukan tuntutan dwangsom. Fenomena tersebut  berbanding terbalik dengan direktori putusan khususnya di Pengadilan Agama Bantul  yang belum pernah mengabulkan tuntutan uang paksa yang dimintakan oleh para  pihak. Berangkat dari fenomena tersebut penulis ingin meniliti apa yang menjadi  dasar bagi hakim menolak permintaan tuntutan uang paksa yang dimintakan oleh para  pihak yang berperkara dengan mengambil data dalam putusan Nomor : 0700/Pdt.  G/2011/PA. Btl.  Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, metode yang digunakan  adalah analisis deskriptif. Kemudian menganalisis data dengan mengkomparasikan  pengaturan dwangsom dalam hukum positif serta hukum Islam dengan ditunjang  beberapa pendapat ahli serta ulama.  Hasil penelitian dari skripsi ini adalah alasan tuntutan uang paksa (dwangsom)  dalam perkara No. 0700/Pdt.G/2011/PA. Btl tidak dikabulkannya karena dwangsom  yang pertama adalah Dwangsom jauh dari asas ajaran Islam. Sesuai dengan kata  “Uang Paksa”, adanya paksaan dalam pemenuhan hak-hak keperdataan seperti  hutang-piutang, kerjasama dagang (mudharabah) sangatlah dilarang. Alasan yang  kedua adalah Dwangsom dipersamakan dengan riba. Dianalogikan dengan riba  karena adanya penambahan sejumlah uang dari piutang pokok apabila debitur lalai  dalam menjalankan putusan pengadilan.
%Z Pembimbing : Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.