relation: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11387/
title: KONSOLIDASI LEMBAGA YUDIKATIF  (STUDI ATAS DINAMIKA RELASI MAHKAMAH AGUNG,  MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KOMISI YUDISIAL)
creator: ABDUL MAKNUN, NIM. 10340138
subject: Ilmu Hukum
description: Lembaga yudikatif adalah lembaga yang menangani sebuah kekuasaan  kehakiman yang terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan  Komisi Yudisial. Ketentuan mengenai lembaga yudikatif tersebut diatur  dalam Bab IX Undang-Undang Dasar 1945 tentang Kekuasaan  Kehakiman. Ketentuan umum diatur dalam Pasal 24, dilanjutkan dengan  ketentuan Mahkamah Agung dalam Pasal 24A yang terdiri atas lima ayat.  Secara struktural kedudukan antara Mahkamah Agung, Mahkamah  Konstitusi dan Komisi Yudisial berada dalam posisi sederajat. Namun,  secara fungsional peranan dari ketiga lembaga yudikatif itu berbeda. Jika  Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penegak  hukum, maka Komisi Yudisial adalah lembaga yudikatif yang bersifat  penunjang terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Sebagai sebuah  kesatuan dari sebuah lembaga yudikatif, tentu saja yang paling menarik  adalah bagaimana dan dalam hal apa saja relasi antar lembaga yudikatif  tersebut, mengingat ketiganya memiliki kedudukan yang setara dan  sederajat. Hal itu pula yang menjadi pokok atau rumusan masalah dalam  penelitian ini.  Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis  penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan pendekatan  histori (historical approach). Sedangkan dalam melakukan analisis  menggunakan metode deduktif. Yaitu metode penelitian yang berangkat  dari pengetahuan yang bersifat umum menjadi khusus. Metode ini  menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan  (conclusion). Dalam hal ini, relasi atau pola hubungan antara MA, MK dan  KY adalah merupakan objek penelitian yang dilakukan penulis.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi tersebut dalam hal : (1)  Relasi antara MA dengan MK tentang hak menguji peraturan perundangundangan,  hubungan fungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman,  hubungan dalam hal mengajukan calon hakim konstitusi dan keterkaitan  MA dalam posisi Majelis kehormatan MK. (2) Relasi antara MA dengan  KY dalam hal mengusulkan penjantuhan sanksi hakim, mengusulkan  penjatuhan pemberhentian hakim, secara bersama-sama menetapkan kode  etik dan perilaku hakim, pengusulan calon hakim agung dan relasi dalam  hal pengawasan. (3) Relasi antara MK dengan KY hanya terbatas  mengenai relasi keterkaitan KY sebagai bagian dari Majelis Kehormatan  MK. Harusnya ada keterkaitan yang lebih baik antara MK dan KY di masa  mendatang, baik dalam hal rekruitmen hakim konstitusi, pengawasan dan  lain sebagainya.
date: 2014-02-21
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: en
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11387/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
format: text
language: en
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11387/32/BAB%20II%2C%20III%2C%20IV.pdf
identifier:   ABDUL MAKNUN, NIM. 10340138  (2014) KONSOLIDASI LEMBAGA YUDIKATIF (STUDI ATAS DINAMIKA RELASI MAHKAMAH AGUNG, MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KOMISI YUDISIAL).  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.