The repository administrator has not yet configured an RDF license.
GREEN CONSTITUTION DI INDONESIA PERSPEKTIF KETATANEGARAAN DAN SIYASAH DUSTURIYYAH
Lingkungan merupakan hal yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Kerusakan dan pencemaran lingkungan dewasa ini telah mengancam keseimbangan ekosistem yang ada. Penjagaan terhadap lingkungan haruslah menjadi titik sentral dalam bingkai ketatanegaraan bangsa ini, sehingga adanya Green Constitution merupakan hal yang mutlak harus ada dalam sistem berkonstitusi Indonesia. Meskipun pada faktanya konstitusi Indonesia sudah memasukkan penjagaan lingkungan di dalamnya dengan memuat dua pasal yang berkaitan dengan lingkungan yakni, pasal 28 H ayat 1 dan pasal 33 ayat 4 namun dalam perjalanannya perumusan nuansa ekologis dalam UUD 1945 ternyata belum mampu untuk menjadi benteng pertahanan dalam menanggulangi arus kerusakan lingkungan di Indonesia. Dengan latar belakang di atas, penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian tentang konsepsi Green Constitution di Indonesia, serta bagaimana hal ini bila dipandang dari kacamata siyasah dusturiyyah. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yakni data yang menggambarkan mengenai Green Constitution di Indonesia dan negara lain, serta informasi mengenai permasalahan lingkungan yang ada di Indonesia setelah itu dilakukan penyusunan sesuai dengan fokus penelitian dan terakhir dianalisa dengan menggunakan teori yang memiliki korelasi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-yuridis. Normatif, yaitu mendekati permasalahan yang ada berdasarkan norma-norma yang berlaku. Yuridis, yaitu mendekati permasalahan yang ada berdasarkan pada hukum serta perundangundangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research atau telaah pustaka. Data penelitian ini adalah bersumber dari buku-buku, artikel, media massa, majalah, naskah, dokumen, dan lain sebagainya, yang berkaitan dengan materi penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sudah terdapat dua pasal mengenai ketentuan lingkungan hidup dalam UUD 1945, namun disadari bahwa ketentuan tersebut masih perlu ditambah lagi dan disempurnakan lagi. Apabila dibandingkan dengan konstitusi negara-negara konstitusional lainnya khususnya negara Prancis dan Ekuador, Indonesia tergolong sebagai negara yang tidak terlalu tegas mengatur konstitusionalisasi prinsip-prinsip lingkungan hidup di dalamnya. Perumusan ketentuan mengenai norma perlindungan lingkungan hidup serta hak asasi manusia haruslah dipertegas dan diperjelas, selain itu juga harus menambahkan unsur kewajiban negara untuk melaksanakan perlindungan lingkungan dan menindak segala penyelewengan terhadap ketentuan tersebut. Nilai-nilai tentang perlindungan lingkungan hidup sudah terdapat dalam ajaran agama Islam, meskipun perumusan dalam karya intelektual belumlah utuh dan komprehensif. Namun dengan adanya prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa Islam juga mempunyai andil yang besar dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.Untuk mewujudkan lima komponen dasar yang menjadi tujuan syariat Islam haruslah dengan mewujudkan perlindungan dan kelestarian lingkungan, karena tanpanya eksistensi manusia di bumi ini akan terancam.
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA
GREEN CONSTITUTION DI INDONESIA PERSPEKTIF KETATANEGARAAN DAN SIYASAH DUSTURIYYAH (Text)
GREEN CONSTITUTION DI INDONESIA PERSPEKTIF KETATANEGARAAN DAN SIYASAH DUSTURIYYAH (Other)
HTML Summary of #11398 GREEN CONSTITUTION DI INDONESIA PERSPEKTIF KETATANEGARAAN DAN SIYASAH DUSTURIYYAH
Perdata Islam