@phdthesis{digilib11417,
           month = {February},
           title = {ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN OLEH BADAN
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM PERSPEKTIF
PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA YOGYAKARTA
},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA},
          author = {NIM. 10340040 MARIANA ANISA PUTRI, S.H.},
            year = {2014},
            note = {Pembimbing : Iswantoro S.H., M.H},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11417/},
        abstract = {Saat ini banyak sekali dijumpai kasus-kasus pelanggaran
konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha, mulai dari kualitas
produk yang tidak menjamin keamanan konsumen, kualitas produk
yang tidak sesuai dengan iklan yang ditawarkan, informasi hadiah
yang menyesatkan konsumen, dan masih banyak pelanggaranpelanggaran
lain yang sangat merugikan konsumen. Maka dari itu
muncullah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen yang bertujuan untuk melindungi konsumen
akan hak-haknya. Selain itu dalam amanat UUPK juga dibentuk suatu
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang mempunyai
fungsi ?menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan?.
Keanggotaan BPSK terdiri dari unsur pemerintah, unsur konsumen,
dan unsur pelaku usaha. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka
dapat dirumuskan pemasalahan yaitu: Bagaimanakah penyelesaian
sengketa konsumen yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen Kota Yogyakarta, dan Apakah kendala yang dialami oleh
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Yogyakarta dalam
praktik pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen.
Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini
merupakan penelitian lapangan (Field Research) yang sumbernya
langsung dari penelitian dan observasi di BPSK Kota Yogyakarta.
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis maksudnya adalah analisis
penelitian yang mengungkapkan suatu masalah atau keadaan ataupun
peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkapkan
fakta.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut terjawab bahwa
pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen di Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta telah sesuai dengan
Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan di
BPSK Kota Yogyakarta telah menggunakan jalur mediasi atau
konsiliasi atau arbitrase sesuai dengan ketentuan Pasal 52 huruf a
UUPK bahwa tugas dan wewenang BPSK adalah melaksanakan
penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara
mediasi, atau konsiliasi, atau arbitrase. Selain itu prosedur
penyelesaian sengketanya juga selalu berpegang teguh pada UUPK.
Ada beberapa kendala yang dialami BPSK kota Yogyakarta dalam
menyelesaikan sengketa konsumen, antara lain: hambatan birokrasi;
Keterbatasan fasilitas dan biaya operasional; Konsumen yang datang
ke BPSK bukan merupakan konsumen akhir, namun konsumen antara,
dan tidak mempunyai itikad baik; Adanya Pelaku usaha yang tidak
kooperatif, dalam arti pelaku usaha tersebut tidak mengindahkan
panggilan BPSK; dan Kurangnya PPNS (Penyidik Pegawai Negeri
Sipil) di BPSK kota Yogyakarta.
}
}