%0 Thesis
%9 Skripsi
%A NOVIA TRISIANA RANI,  NIM. 10340023
%B FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
%D 2014
%F digilib:11426
%I UIN SUNAN KALIJAGA
%T PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA  KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA YANG DITINJAU PASAL 10  UU NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN  DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)  (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KOTA YOGYAKARTA)  
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11426/
%X KDRT merupakan perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan,  yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,  psikologis, dan/atau penelantaranrumah tangga termasuk ancaman untuk  melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan  hukum dalam lingkup rumah tangga. Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban  berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan,  pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun  berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.  Berdasarkan dari uraian tersebut, penulis melakukan penelitian terhadap  Perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga  yang ditinjau Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang  penghapusan kekerasan dalam rumah tangga beserta hambatan-hambatannya di  Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Polresta Kota  Yogyakarta, Kantor Advokat Moelyadi & Partners.  Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode kualitatif, dengan  pendekatan normatif dan yuridis yaitu di mana dalam pendekatan ini mengkaji  tentang masalah hukum dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).  Dari hasil penelitian diperoleh jawaban bahwa perlindungan yang  dilakukan oleh keempat penegak hukum dengan undang-undang kekerasan dalam  rumah tangga yakni perlindungan yang memberikan rasa aman kepada korban  kekerasan, menyediakan rumah aman, menyediakan seorang psikolog, penetapan  pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah perlindungan yang diberikan  selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dan memberikan perlindungan  tambahan atas pertimbangan bahaya yang mungkin timbul terhadap korban dan  kendala-kendala yang dihadapi saat melakukan perlindungan terhadap korban dari  ketiga Penegak hukum ini (Kepolisian, Kejaksaan dan Advokat) sama-sama  dilandasi faktor pencabutan tuntutan oleh korban sedangkan di Pengadilan tidak  ditemukan kendala-kendala dalam perlindungan si korban.  
%Z Pembimbing : FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.