<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DITINJAU DARI\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 1999 PERUBAHAN ATAS\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOKPOKOK\r\nKEPEGAWAIAN\r\n(STUDI KASUS DI PEMERINTAHAN KABUPATEN SLEMAN\r\nYOGYAKARTA TAHUN 2010- 2012)\r\n"^^ . "Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sebagai unsur Aparatur Negara yang\r\nbertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional,\r\njujur, adil. Jumlah PNS di Kabupaten Sleman ada 12198 orang PNS, demikian\r\ndengan yang melanggar larangan ada 65 orang PNS, dan yang diberhentikan ada 7\r\norang PNS dari tahun 2010-2012. Pada dewasa ini banyak PNS yang tidak\r\nmelaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dan tidak disiplin, sebagaimana\r\njuga terjadi di Pemerintahan Kabupaten Sleman, dengan data yang Penyusun\r\ndapat dari 7 orang PNS yang diberhentikan melakukan penyalahgunaan\r\nwewenang yaitu tindak pidana korupsi dan pemalsuan surat izin, tindakan asusila\r\ndengan melakukan perselingkuhan dan kurang disiplin dengan tidak masuk kerja.\r\nMaka Penyusun melakukan penelitian prosedur pemberhentian dan upaya hukum\r\napa yang ditempuh PNS yang diberhentikan jika mereka mengajukan keberatan.\r\nPenelitian ini merupakan field research yang menggunakan metode\r\nkualitatif, dengan mengambil lokasi di Pemerintahan Kabupaten Sleman tepatnya\r\nmengambil data di Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Pendekatan yang\r\ndigunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis dan sosiologis\r\nmendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan dengan semua tata aturan\r\nperundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam pengambilan data di\r\nlapangan, penyusun menggunakan metode observasi dan wawancara. Analisa data\r\ndilakukan dengan teknik analisis induktif yaitu langkah analisis yang mencoba\r\nmenganalisis tentang prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Kabupaten\r\nSleman, yang kemudian ditarik menjadi satu kesimpulan umum serta\r\nmendiskripsikan tentang prosedur pemberhentian secara umum untuk kemudian\r\ndiarahkan secara khusus kepada kasus yang terjadi.\r\nHasil penelitian ini menunjukan bahwa: pertama, prosedur pemberhentian\r\nPegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan\r\nUU No. 43 Tahun 1999 perubahan atas Undang-undang No. 8 Tahun 1974,\r\npelaksanaan dari UU tersebut adalah PP No. 53 Tahun 2010. Untuk melaksanakan\r\nprosedur pemberhenntian PNS ketika pemeriksaan sangat diperhatikan yaitu\r\nfaktor dan akibat pelanggaran yang dilakukan PNS seperti contoh PNS melakukan\r\ntindak pidana korupsi untuk mengetahui pelanggaran termasuk kategori sedang\r\natau berat dilihat dari faktor dan dampaknya korupsi tersebut. Data yang penyusun\r\ndapatkan di BKD Kabupaten Sleman ada 65 orang PNS yang melakukan\r\npelanggaran dan 7 orang PNS diberhentikan, dari 7 orang PNS tersebut\r\npelanggaran yang dominan adalah tidak masuk kerja yaitu sebanyak 4 orang PNS,\r\npenyalahgunaan wewenang 2 orang PNS (pemalsuan surat izin dan tindak pidana\r\nkorupsi), hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah 1 orang PNS. Kedua,\r\nmenunjukan bahwa upaya hukum yang dapat diambil PNS yang diberhentikan ada\r\ndua upaya yaitu dengan mengajukan keberatan kepada Pejabat Tata Usaha Negara\r\nyang berwenang menghukum dan banding administratif yang diajukan ke Badan\r\nPertimbangan Kepegawaian, dari 7 orang PNS diberhentikan tersebut yang\r\nmengajukan upaya hukum sebanyak 2 orang PNS, alasan mengajukan upaya\r\nhukum adalah ingin diaktifkan bekerja kembali.\r\n"^^ . "2014-02-06" . . . . "UIN SUNAN KALIJAGA"^^ . . . "FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA"^^ . . . . . . . . . "NIM. 10340087"^^ . "UMI NAFISAH "^^ . "NIM. 10340087 UMI NAFISAH "^^ . . . . . . "PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DITINJAU DARI\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 1999 PERUBAHAN ATAS\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOKPOKOK\r\nKEPEGAWAIAN\r\n(STUDI KASUS DI PEMERINTAHAN KABUPATEN SLEMAN\r\nYOGYAKARTA TAHUN 2010- 2012)\r\n (Text)"^^ . . . "BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf"^^ . . . "PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DITINJAU DARI\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 1999 PERUBAHAN ATAS\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOKPOKOK\r\nKEPEGAWAIAN\r\n(STUDI KASUS DI PEMERINTAHAN KABUPATEN SLEMAN\r\nYOGYAKARTA TAHUN 2010- 2012)\r\n (Text)"^^ . . . "PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DITINJAU DARI\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 1999 PERUBAHAN ATAS\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOKPOKOK\r\nKEPEGAWAIAN\r\n(STUDI KASUS DI PEMERINTAHAN KABUPATEN SLEMAN\r\nYOGYAKARTA TAHUN 2010- 2012)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DITINJAU DARI\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 1999 PERUBAHAN ATAS\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOKPOKOK\r\nKEPEGAWAIAN\r\n(STUDI KASUS DI PEMERINTAHAN KABUPATEN SLEMAN\r\nYOGYAKARTA TAHUN 2010- 2012)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DITINJAU DARI\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 1999 PERUBAHAN ATAS\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOKPOKOK\r\nKEPEGAWAIAN\r\n(STUDI KASUS DI PEMERINTAHAN KABUPATEN SLEMAN\r\nYOGYAKARTA TAHUN 2010- 2012)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DITINJAU DARI\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 1999 PERUBAHAN ATAS\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOKPOKOK\r\nKEPEGAWAIAN\r\n(STUDI KASUS DI PEMERINTAHAN KABUPATEN SLEMAN\r\nYOGYAKARTA TAHUN 2010- 2012)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DITINJAU DARI\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 1999 PERUBAHAN ATAS\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOKPOKOK\r\nKEPEGAWAIAN\r\n(STUDI KASUS DI PEMERINTAHAN KABUPATEN SLEMAN\r\nYOGYAKARTA TAHUN 2010- 2012)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DITINJAU DARI\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 1999 PERUBAHAN ATAS\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOKPOKOK\r\nKEPEGAWAIAN\r\n(STUDI KASUS DI PEMERINTAHAN KABUPATEN SLEMAN\r\nYOGYAKARTA TAHUN 2010- 2012)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DITINJAU DARI\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 1999 PERUBAHAN ATAS\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOKPOKOK\r\nKEPEGAWAIAN\r\n(STUDI KASUS DI PEMERINTAHAN KABUPATEN SLEMAN\r\nYOGYAKARTA TAHUN 2010- 2012)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DITINJAU DARI\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 1999 PERUBAHAN ATAS\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOKPOKOK\r\nKEPEGAWAIAN\r\n(STUDI KASUS DI PEMERINTAHAN KABUPATEN SLEMAN\r\nYOGYAKARTA TAHUN 2010- 2012)\r\n (Other)"^^ . . . . . "HTML Summary of #11440 \n\nPEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DITINJAU DARI \nUNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 1999 PERUBAHAN ATAS \nUNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOKPOKOK \nKEPEGAWAIAN \n(STUDI KASUS DI PEMERINTAHAN KABUPATEN SLEMAN \nYOGYAKARTA TAHUN 2010- 2012) \n\n\n" . "text/html" . . . "Ilmu Hukum" . .