%0 Thesis
%9 Skripsi
%A WINDA SEPTIANI,  NIM. 10340103
%B FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
%D 2014
%F digilib:11444
%I UIN SUNAN KALIJAGA
%T ANALISA PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS KORUPSI  (STUDI PUTUSAN NOMOR 13/PIDSUS/2012/P TIPIKOR YK)  
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11444/
%X Tindak pidana korupsi merupakan salah satu extraordinary crime yang dari  tahun ke tahun jumlah kasusnya terus meningkat di Indonesia. Berdasarkan data dari  Transparency International Indonesiaan (TII), Indonesia berada di urutan 114 dari  177 negara dengan Nilai Indeks Persepsi Korupsi 32. Nilai Indeks Persepsi Korupsi  (IPK) Indonesia ternyata lebih rendah daripada negara-negara tetangga, seperti  Singapura (86), Brunei (60), Malaysia (50), Filipina (36), dan Thailand (35). Sebagai  extraordinary crime, korupsi menyebabkan kerugian negara yang sangat besar.  Hadirnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimaksudkan  untuk mengefektifkan upaya pemerintah dalam memberantas korupsi. Upaya  pemerintah tersebut tidak akan maksimal jika aparat penegak hukum seperti polisi,  jaksa, dan hakim yang bertugas menegakkan keadilan tidak sejalan dengan cita-cita  pemerintah. Hakim tidak jarang memberikan hukuman yang terlampau ringan kepada  terpidana kasus korupsi sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada terpidana  kasus korupsi. Contoh putusan tersebut adalah Putusan No.13/Pidsus/2012/P Tipikor  Yk.  Ada beberapa hal yang menarik dalam putusan tersebut. Yang pertama hakim  mengakui bahwa telah terjadi Vorgezete Handelings dalam perbuatan terdakwa, tetapi  hakim justru tidak menggunakan aturan tentang Vorgezete Handelings dalam  menjatuhkan pidananya. Yang kedua, hakim tidak konsisten dalam memutuskan  besarnya kerugian negara. Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan kedua, tetapi  dalam putusannya hakim menggunakan jumlah kerugian dalam dakwaan pertama.  Berdasarkan beberapa persoalan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan  penelitian terhadap Putusana No.13/Pidsus/2012/P Tipikor Yk dari aspek hukum  formiil, hukum materiil, filosofis, dan penalaran hukum.  Untuk menjawab pertanyaan di atas, penulis menggunakan metode penelitian  lapangan (field research) dengan mengumpulkan data-data persidangan. Penelitian ini  bersifat deskriptif analitik yaitu menjelaskan bagaimana penerapan hukum dalam  Putusan No.13/Pidsus/2012/P Tipikor Yk.  Adapun hasil dari penelitian ini adalah Putusan No.13/Pidsus/2012/P Tipikor  Yk telah memenuhi aspek hukum formiil sehingga putusan tersebut sah menurut  hukum. Dari segi hukum materiil, hakim tidak menggali lebih mendalam hukum yang  diterapkan kepada terdakwa. Dari segi filosofis, hukuman yang dijatuhkan oleh  majelis hakim tidak sejalan dengan latar belakang pembentukan undang-undang  pemberantasan tindak pidana korupsi yang ingin memberikan efek jera kepada pelaku  korupsi. Dari segi penalaran hukum, hakim tidak menunjukkan keruntutan penalaran  hukum karena di awal hakim meyakini terjadi Vorgezete Handelings, tetapi dalam  putusan sama sekali tidak dilakukan aturan absorbsi dalam penjatuhan pidananya.  
%Z Pembimbing : Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.