@phdthesis{digilib11452,
           month = {February},
           title = {POSISI DOMINAN MENURUT UU. NO 5 TAHUN 1999
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA},
          author = {NIM. 08380070 SRI WAHYUNINGSIH },
            year = {2014},
            note = {Pembimbing : Abdul Mujib,S.Ag., M.Ag.},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11452/},
        abstract = {Skripsi ini adalah hasil studi kepustakaan tentang Posisi Dominan Menurut
UU RI NO. 5 TAHUN 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat, Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. Studi ini bertujuan
untuk menjawab pertanyaan tentang,(1) Bagaimana posisi dominan dalam
perdagangan menurut UU RI No.5 Tahun 1999? (2) bagaimana posisi dominan
menurut UU RI No.5 Tahun 1999 ditinjau dari perspektif hukum Islam?
Adapun data ini diperoleh melalui penelitian literatur dan kajian teks(teks
reading) dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deduktif yang
berangkat dari kaidah-kaidah umum yang terdapat dalam al-Quran dan al-Hadits
tentang bisnis perdagangan dalam ekonomi Islam kemudian ditarik kesimpulan
yang bersifat khusus yaitu adanya perdagangan posisi dominan dalam ekonomi
Islam.
Dalam penelitian ini disimpulkan praktek posisi dominan menurut UU RI
No. 5 Tahun 1999 memuat tentang keadaan dimana pelaku usaha tidak
mempunyai pesaing yang berarti di pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan
pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di
antara pesaingnya di pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan
keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan
untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.
Dengan kata lain kategori sebagai posisi dominan, jika satu perusahaan atau
kelompok perusahaan menguasai pasar 50\%, atau lebih pangsa pasar satu jenis
barang atau jasa tertentu, atau lebih dua atau tiga perusahaan atau
kelompokperusahaan menguasai 75\% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang
atau jasa tertentu, dan mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.
Dengan demikian posisi dominan merupakan usaha yang bertentangan
dengan hukum Islam.
Untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi praktek posisi dominan
atau monopoli yang ada, hendaknya para penegak hukum melakukan tindakan
tegas terhadap pelaku usaha tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku, sehingga peraturan atau Undang-undang yang mengatur monopoli dan
usaha tidak sehat tidak hanya sekedar sebagai bacaan saja akan tetapi dijalankan
sebagaimana mestinya.
Hendaknya para pedagang atau pelaku usaha Muslim dalam bermuamalah
senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam
hukum Islam sehingga mereka tidak terjerumus ke dalam usaha-usaha yang
merugikan masyarakat luas. Seperti posisi dominan dan monopoli yang erat
dengan kecurangan dan kedzaliman.
}
}