<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "POSISI DOMINAN MENURUT UU. NO 5 TAHUN 1999\r\nDITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM\r\n"^^ . "Skripsi ini adalah hasil studi kepustakaan tentang Posisi Dominan Menurut\r\nUU RI NO. 5 TAHUN 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan\r\nUsaha Tidak Sehat, Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. Studi ini bertujuan\r\nuntuk menjawab pertanyaan tentang,(1) Bagaimana posisi dominan dalam\r\nperdagangan menurut UU RI No.5 Tahun 1999? (2) bagaimana posisi dominan\r\nmenurut UU RI No.5 Tahun 1999 ditinjau dari perspektif hukum Islam?\r\nAdapun data ini diperoleh melalui penelitian literatur dan kajian teks(teks\r\nreading) dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deduktif yang\r\nberangkat dari kaidah-kaidah umum yang terdapat dalam al-Quran dan al-Hadits\r\ntentang bisnis perdagangan dalam ekonomi Islam kemudian ditarik kesimpulan\r\nyang bersifat khusus yaitu adanya perdagangan posisi dominan dalam ekonomi\r\nIslam.\r\nDalam penelitian ini disimpulkan praktek posisi dominan menurut UU RI\r\nNo. 5 Tahun 1999 memuat tentang keadaan dimana pelaku usaha tidak\r\nmempunyai pesaing yang berarti di pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan\r\npangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di\r\nantara pesaingnya di pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan\r\nkeuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan\r\nuntuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.\r\nDengan kata lain kategori sebagai posisi dominan, jika satu perusahaan atau\r\nkelompok perusahaan menguasai pasar 50%, atau lebih pangsa pasar satu jenis\r\nbarang atau jasa tertentu, atau lebih dua atau tiga perusahaan atau\r\nkelompokperusahaan menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang\r\natau jasa tertentu, dan mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.\r\nDengan demikian posisi dominan merupakan usaha yang bertentangan\r\ndengan hukum Islam.\r\nUntuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi praktek posisi dominan\r\natau monopoli yang ada, hendaknya para penegak hukum melakukan tindakan\r\ntegas terhadap pelaku usaha tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang\r\nberlaku, sehingga peraturan atau Undang-undang yang mengatur monopoli dan\r\nusaha tidak sehat tidak hanya sekedar sebagai bacaan saja akan tetapi dijalankan\r\nsebagaimana mestinya.\r\nHendaknya para pedagang atau pelaku usaha Muslim dalam bermuamalah\r\nsenantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam\r\nhukum Islam sehingga mereka tidak terjerumus ke dalam usaha-usaha yang\r\nmerugikan masyarakat luas. Seperti posisi dominan dan monopoli yang erat\r\ndengan kecurangan dan kedzaliman.\r\n"^^ . "2014-02-06" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "UIN SUNAN KALIJAGA"^^ . . . "FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA"^^ . . . . . . . . . "NIM. 08380070"^^ . "SRI WAHYUNINGSIH "^^ . "NIM. 08380070 SRI WAHYUNINGSIH "^^ . . . . . . "POSISI DOMINAN MENURUT UU. NO 5 TAHUN 1999\r\nDITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM\r\n (Text)"^^ . . . "POSISI DOMINAN MENURUT UU. NO 5 TAHUN 1999\r\nDITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM\r\n (Text)"^^ . . . "BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf"^^ . . . "POSISI DOMINAN MENURUT UU. NO 5 TAHUN 1999\r\nDITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM\r\n (Other)"^^ . . . "POSISI DOMINAN MENURUT UU. NO 5 TAHUN 1999\r\nDITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM\r\n (Other)"^^ . . . "POSISI DOMINAN MENURUT UU. NO 5 TAHUN 1999\r\nDITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM\r\n (Other)"^^ . . . "POSISI DOMINAN MENURUT UU. NO 5 TAHUN 1999\r\nDITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM\r\n (Other)"^^ . . . "POSISI DOMINAN MENURUT UU. NO 5 TAHUN 1999\r\nDITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM\r\n (Other)"^^ . . . "POSISI DOMINAN MENURUT UU. NO 5 TAHUN 1999\r\nDITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM\r\n (Other)"^^ . . . "POSISI DOMINAN MENURUT UU. NO 5 TAHUN 1999\r\nDITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM\r\n (Other)"^^ . . . "POSISI DOMINAN MENURUT UU. NO 5 TAHUN 1999\r\nDITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM\r\n (Other)"^^ . . . "POSISI DOMINAN MENURUT UU. NO 5 TAHUN 1999\r\nDITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM\r\n (Other)"^^ . . . "POSISI DOMINAN MENURUT UU. NO 5 TAHUN 1999\r\nDITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM\r\n (Other)"^^ . . . "POSISI DOMINAN MENURUT UU. NO 5 TAHUN 1999\r\nDITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM\r\n (Other)"^^ . . . "POSISI DOMINAN MENURUT UU. NO 5 TAHUN 1999\r\nDITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM\r\n (Other)"^^ . . . "POSISI DOMINAN MENURUT UU. NO 5 TAHUN 1999\r\nDITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM\r\n (Other)"^^ . . . "POSISI DOMINAN MENURUT UU. NO 5 TAHUN 1999\r\nDITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM\r\n (Other)"^^ . . . "POSISI DOMINAN MENURUT UU. NO 5 TAHUN 1999\r\nDITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM\r\n (Other)"^^ . . . "POSISI DOMINAN MENURUT UU. NO 5 TAHUN 1999\r\nDITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM\r\n (Other)"^^ . . . "POSISI DOMINAN MENURUT UU. NO 5 TAHUN 1999\r\nDITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM\r\n (Other)"^^ . . . . . . "POSISI DOMINAN MENURUT UU. NO 5 TAHUN 1999\r\nDITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM\r\n (Other)"^^ . . . . . . "POSISI DOMINAN MENURUT UU. NO 5 TAHUN 1999\r\nDITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM\r\n (Other)"^^ . . . . . . "POSISI DOMINAN MENURUT UU. NO 5 TAHUN 1999\r\nDITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM\r\n (Other)"^^ . . . . . . "POSISI DOMINAN MENURUT UU. NO 5 TAHUN 1999\r\nDITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM\r\n (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "POSISI DOMINAN MENURUT UU. NO 5 TAHUN 1999\r\nDITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM\r\n (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "POSISI DOMINAN MENURUT UU. NO 5 TAHUN 1999\r\nDITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM\r\n (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "POSISI DOMINAN MENURUT UU. NO 5 TAHUN 1999\r\nDITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM\r\n (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #11452 \n\nPOSISI DOMINAN MENURUT UU. NO 5 TAHUN 1999 \nDITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM \n\n\n" . "text/html" . . . "Muamalat" . .