@phdthesis{digilib12720,
           month = {June},
           title = {PEMBERIAN GRASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22/GRASI/2012 TENTANG PEMBERIAN GRASI KEPADA SCHAPELLE LEIGH CORBY)},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA},
          author = {NIM: 09340020 RINDI PRIMA},
            year = {2013},
            note = {PEMBIMBING
1. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.
2. ISWANTORO, S.H., M.H.},
        keywords = {Grasi, KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22/GRASI/2012},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/12720/},
        abstract = {Grasi banyak diperbincangkan sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
memberikan grasi kepada terpidana penjara selama 15 tahun, Schapelle Leigh
Corby merupakan orang yang terlibat dalam kasus narkoba, yang diberi grasi oleh
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berdasarkan pertimbangan dari Menteri
Hukum dan HAM, Ketua Mahkamah Agung, Kapolri dan para staf khusus beserta
penasihat lain yang berada di lingkar Istana. Narkotika, korupsi, terorisme,
trafficking dan money laundring merupakan kejahatan terbesar di dunia dan
menjadi musuh semua negara. Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi United
Nations Convention Aganst Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic
Substances melalui UU No. 7 tahun 1997 tentang Pemberantasan Peredaran
Gelap Narkotika dan Psikotropika. Dalam konvensi tersebut, kejahatan
perdagangan obat, narkotika dan bahan psikotropika diberi label sebagai kejahatan
serius.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana aturan pemberian
grasi dalam tata hukum Indonesia dan bagimana tinjauan yuridis normatif
terhadap Keputusan Presiden Nomor 22/G/2012 Tentang Pemberian Grasi Kepada
Schapelle Leigh Corby.
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan
menggunakan data-data berupa dokumen-dokumen, buku-buku, artikel-artikel dan
bahan hukum lainnya. Konsep grasi berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden memberikan
grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
Prinsip-prinsip umum tentang grasi serta tata cara pengajuan dan penyelesaian
permohonan grasi. Ketentuan mengenai tata cara tersebut dilakukan dengan
penyederhanaan tanpa melibatkan pertimbangan dari instansi yang berkaitan
dengan sistem peradilan pidana.
Di dalam tinjauan yuridis terhadap isi keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 22/G/ 2012 pada point menimbang bahwa presiden pada waktu
itu tidak memberikan alasan-alasan secara terperinci mengenai pertimbangan
presiden memberikan grasi kepada terpidana Schapelle Leigh Corby, namun
dalam point menimbang terdapat tulisan dalam keputusan presiden terdapat nilai
cukup alasan dalam memberikan grasi. Sehingga pemberian grasi kepada
Schapelle Leigh Corby adalah tindakan Presiden yang tidak memperhatikan dan
tidak sesuai dengan asas proposionalitas, asas bertindak cermat, asas keadilan dan
kewajaran, asas kebijakan dan asas penyelenggaraan kepentingan umum
merupakan konsekuensi dianutnya konsepsi negara hukum modern (Welfare
state), menempatkan pemerintah yang bertanggung jawab untuk mewujudkan
kesejahteraan umum warga negaranya.}
}