%A NIM. 06360039 M. ARIF RUJIANTO
%O PEMBIMBING :
ISWANTORO, S.H., M.H.
%T GRASI BAGI NARAPIDANA NARKOBA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
%X Grasi merupakan hak khusus yang dimiliki oleh Presiden dalam
memberikan pengampunan berupa keringanan hukuman kepada para terpidana.
Beberapa bulan yang lalu melalui surat Keputusan Presiden (Keppres) No 22/g/
2012 tanggal 15 Mei 2012 Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono memberikan
grasi selama 5 tahun kepada Schapelle Leigh Corby, terpidana narkoba asal
Australia. Dia adalah Bandar narkoba yang akan mengedarkan barang terlarang
tersebut di Indonesia melalui pulau Bali. Narkoba adalah kejahatan serius dan
termasuk ke dalam kategori international crime. Dasar hukum grasi adalah
Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi juncto Undang-Undang
Nomor 5 tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun
2002 tentang Grasi. Undang-undang tersebut merupakan ketentuan yang lahir dari
pasal 14 UUD 1945 yang berisi bahwa Presiden mempunyai hak prerogative
untuk memberikan grasi kepada narapidana. Indonesia sebagai Negara dengan
mayoritas penduduknya beragama Islam, tentunya akan melihat fenomena di atas
dalam kacamata hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mencari perbedaan
dan persamaan grasi bagi narapidana narkoba dalam perspektif Hukum Positif dan
Hukum Islam.
Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research) yaitu
penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai
literatur. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Yaitu melakukan
penelusuran dalam peraturan perundang-undangan dan kemudian
membandingkannya dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Dalam hal
ini yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi juncto Undang-
Undang Nomor 5 tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22
tahun 2002 tentang Grasi.
Berdasarkan metode yang digunakan peneliti mempunyai asumsi bahwa
dalam perspektif hukum Islam dan hukum Positif, narapidana narkoba tidak layak
diberikan grasi, walaupun grasi adalah hak prerogatif Presiden namun apabila
tidak sesuai dengan norma umum dan internasional dan tidak ada maslahatnya
maka hal itu tidak diperbolehkan.
%K Grasi, Narapidana Narkoba
%D 2013
%I UIN SUNAN KALIJAGA
%L digilib12779