TY  - THES
N1  - Pembimbing :  Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A
ID  - digilib12792
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/12792/
A1  - MOH. SODIQ, NIM.  10340116
Y1  - 2014/05/30/
N2  - Lemahnya penegakan hukum pidana Indonesia mengenai perlindungan
terhadap seorang saksi, membuat para saksi tidak bersedia memberikan kesaksiannya
mengenai segala sesuatu yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri. Kekhawatiran
hal tersebut dapatlah dimaklumi ketika seorang saksi pelapor (whistleblower) telah
nyata melaksanakan kewajibannya, namun yang didapat bukanlah sebuah prestasi,
melainkan sebuah ancaman baik fisik, maupun mental, terlebih apabila kasus yang
sedang diproses merupakan kejahatan yang terorganisir, maka hal ini diperlukan
kajian mengenai permasalahan bentuk perlindungan dan penerapan perlindungan
terhadap saksi pelapor (whistleblower). Diperlukannya perlindungan terhadap
seorang saksi, hal ini dikarenakan seorang saksi sangat membantu hakim dalam
mencari kebenaran materiil dalam sebuah pembuktian peradilan pidana, selama ini
tidak banyak saksi yang bersedia memberikan kesaksian dalam persidangan.
Dalam upaya untuk meneliti permasalahan tersebut, penelitian ini
menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu suatu penelitian yang secara deduktif
atau diawali dari menganalisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundangundangan
yang mengatur tentang penerapan perlindungan saksi pelapor
(whistleblower) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, kemudian dilanjutkan
dengan melihat penerapannya yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban (LPSK).
Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah Indonesia sangat berperan aktif
dalam melindungi Hak Asasi Manusia khususnya hak-hak saksi pelapor
(whistleblower) dan saksi yang bekerjasama (justice collaborator) tindak pidana yang
dialami warga negaranya untuk mengakomodasi terwujudnya keharmonisan
hubungan hak dan kewajiban warga negara yang kadang kala sering berbenturan satu
sama lain, khususnya menyangkut hak-hak seorang saksi dalam sistem peradilan
pidana Indonesia. Dalam hal ini sebagai aplikasi Undang-undang Perlindungan Saksi
dan Korban, LPSK adalah lembaga yang bersifat independen yang bertujuan untuk
melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban. LPSK telah menerapkan
perlindungan kepada saksi pelapor (whistleblower) telah sesuai dengan Undangundang
Nomor 13 Tahun 2006, yaitu dengan Pengamanan dan pengawalan,
penempatan di rumah aman, bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir
langsung di pengadilan, bantuan rehabilitasi psikososial, Keringanan hukuman, dan
saksi dan korban serta pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, pendampingan,
mendapat penerjemah, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus,
penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum, bantuan biaya hidup
sementara sampai batas waktu perlindungan yang ditetapkan. Penerapan perlindungan
terhadap seorang saksi pelapor (whistleblower), Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban (LPSK) memberikan perlindungan kepada seorang yang kiranya pantas
disebut sebagai whistleblower.
PB  - UIN SUNAN KALIJAGA
M1  - skripsi
TI  - PENERAPAN PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR (WHISTLEBLOWER)
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
AV  - restricted
ER  -