eprintid: 12806
rev_number: 31
eprint_status: archive
userid: 6
dir: disk0/00/01/28/06
datestamp: 2014-06-16 01:50:02
lastmod: 2016-08-05 02:50:34
status_changed: 2014-06-16 01:50:02
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: FARISAH ASASIA, NIM. 09340069
title: PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN KARTU KREDIT (STUDI KASUS DI POLDA DIY)
ispublished: pub
subjects: il_huk
divisions: il_hum
full_text_status: restricted
keywords: Kejahatan kartu kredit
note: PEMBIMBING :
1. Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.
2. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
abstract: Penggunaan uang dalam kehidupan masyarakat menjadi kebutuhan pokok
paling utama dalam mencukupi kebutuhan. Namun, dalam perjalanannya,
penggunaan uang tunai ini memiliki resiko yang tinggi, misal pencurian,
perampokan dan pemalsuan. Kartu kredit merupakan sejenis kartu sebagai
pengganti fisik dari uang. Berbagai macam modus kejahatan kartu kredit bisa saja
terjadi seiring di tengah-tengah masyarakat dan dengan perkembangan teknologi
yang canggih modus-modus kejahatan kartu kredit ini bisa bertambah jenisnya.
Adapaun permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah
bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan kartu kredit khususnya di
Yogyakarta?, dan apa kendala yang dihadapi penegak hukum dalam penegakan
hukum kejahatan kartu kredit?. Metode penelitian yang digunakan adalah
perpaduan antara normatif dan empiris yakni merupakan penelitian yang mengacu
pada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur
(library researc) dan didukung kelengkapan data yang diambil langsung dari
Polda Daerah Istimewa Yogyakarta berupa hasil wawancara (field researc).
Analisis dilakukan dengan metode deskritif analitis terhadap data pustaka dan
lapangan.
Dari hasil penelitian tersebut terjawab bahwa proses penegakan hukum
yang dilakukan oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta tentang kejahatan kartu
kredit maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, dalam penegakan di
Polda Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan penyelidikan dan penyidikan
sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan
KUHAP.Dalam kaitannya dengan kasus yang penyusun susun dimulai dengan
penyelidikan untuk mendapatkan kepastian tentang tindak pidana yang dilaporkan yang
dilakukan dengan cara olah tempat kejadian perkara (TKP) yang diikuti dengan
penangkapan dan penyitaan. Proses penyidikan dilakukan dengan tahapan observasi,
pembuntutan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti, pemeriksaan terhadap
pelaku dan meminta bantuan terhadap ahli IT. Penyelidik dan penyidik
mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di daerah
hukum masing-masing sesuai ketentuan undang-undang.Kedua, kendala yang di
hadapi oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan penegakan
hukum kejahatan kartu kredit terdapat 3 (tiga) kendala yakni persepsi para
penegak hukum mengenai kartu kredit, kerjasama dengan penegak hukum belum
melembaga dan Sarana atau fasilitas yang belum memadai.
date: 2013-06-24
date_type: published
pages: 128
institution: UIN SUNAN KALIJAGA
department: PERPUSTAKAAN UIN SUNAN KALIJAGA
thesis_type: skripsi
thesis_name: other
citation:   FARISAH ASASIA, NIM. 09340069  (2013) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN KARTU KREDIT (STUDI KASUS DI POLDA DIY).  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/12806/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/12806/2/BAB%20II%2C%20III%2C%20IV.pdf