@phdthesis{digilib12819,
           month = {June},
           title = {PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI KASUS DI POLDA DIY)},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA},
          author = {NIM. 09340138 HARIS DWI KRISTIAWAN},
            year = {2013},
            note = {PEMBIMBING:
1. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.
2. MANSUR, S.Ag., M.Ag.},
        keywords = {Pencucian uang},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/12819/},
        abstract = {Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dikeluarkan menyempurnakan
Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang No.
15 Tahun. Mendasari UUTPPU ini money laundering telah dikategorikan sebagai
salah satu kejahatan baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun korporasi
Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), salah
satu institusi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan
penyidikan adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepentingan polisi
dalam kedudukannya sebagai penyidik tindak pidana menggambarkan bahwa
penegak hukum dalam konteks Criminal Justice System, merupakan pintu utama
dari aparat penegak hukum lainnya.
Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui karakter tindak
pidana pencucian uang, pengaturan terhadap tindak pidana pencucian uang dan
peranan Polda Diy dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
Karena itu timbul suatu rumusan permasalahan: Apakah penegakan hukum yang
telah dilakukan oleh kepolisian di Polda D.I Yogyakarta terhadap tindak pidana
pencucian uang (money laundering) telah sesuai dengan peraturan perundangundangan
yang berlaku?
Untuk menjawab permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan
penelitian lapangan (field research), yang obyeknya langsung berasal dari Polda
DIY berupa data yang didapat melalui wawancara (interview) dan informasi dari
Polda DIY yang dilengkapi dan diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsiparsip
yang ada di Polda DIY. Analisis dilakukan dengan metode yuridis normatif
melalui pendekatan empiris. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara
(interview) dan melalui undang-undang yang terkait.
Dari hasil penelitian tersebut terjawab bahwa adanya perbedaan antara
dass sein dan dass sollen dalam upaya pencegahan pencucian uang yang
dilakukan Kepolisian dalam proses penegakan hukum pidana ( criminal justice
system ) dibidang kejahatan pencucian uang menurut Undang-undang No. 8
Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan pencucian Uang, dapat
dilihat dari kewenangan Polda DIY dalam penegakan hukum terhadap kejahatan
money laundering. Persamaanya antara lain Polda DIY dalam penyidikan tindak
pidana pencucian uang, penyidiknya dari penyidik tindak pidana asal maupun
penyidik yang belum pernah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana
pencucian uang. Perbedaannya antara lain untuk melakukan penyidikan terhadap
tindak pidana pencucian uang Polda DIY melakukan pembuktian dulu terhadap
pidana asalnya (predicate crime).}
}