%0 Thesis
%9 Skripsi
%A CITRA GAFFARA TAQWARAHMAH , NIM. 10340026
%B FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
%D 2014
%F digilib:13040
%I UIN SUNAN KALIJAGA
%K Kata kunci : Korupsi, Pertimbangan Hakim, Pidana Tambahan        
%T PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN  (STUDI KASUS DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI  YOGYAKARTA TAHUN 2012-2013)    
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/13040/
%X Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan yang saat ini tergolong  kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime) yang dalam penanganannya juga  membutuhkan upaya yang luar biasa (extra-ordinary enforcement). Sebagai upaya  pencegahan maupun penanggulangan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dapat  menjatuhkan terdakwa kasus korupsi dengan pidana pokok dan pidana tambahan  dalam putusannya. Pidana tambahan merupakan jenis pidana yang bersifat  fakultatif yang dapat dijatuhkan oleh hakim namun tidak wajib. Jenis pidana  tambahan ini terdapat dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor  31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari hal tersebut  timbul permasalahan mengenai bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan  Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta dalam penjatuhan pidana tambahan kepada  terpidana kasus korupsi tahun 2012-2013 serta bagaimana Implementasi  penjatuhan pidana tambahan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta.  Untuk menjawab beberapa permasalahan tersebut, penelitian ini  menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris yaitu mengkritis kenyataan di  lapangan/ faktual terkait putusan pidana tambahan dengan menggunakan dasar  hukum atau aturan perundang-undangan yang tepat yaitu Undang-undang Nomor  31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi.  Dari hasil penelitian didapati bahwa pertimbangan hakim Pengadilan  Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta hanya menerapkan Pidana tambahan uang  pengganti. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan uang  pengganti tersebut didasarkan pada pertimbangan yuridis, sosiologis dan  pertimbangan meringankan maupun memberatkan. Penerapan pidana tambahan  uang pengganti merupakan upaya dalam mengembalikan kerugian Negara melalui  pembayaran uang pengganti. Adapun implementasi jenis pidana tambahan selain  uang pengganti tidak pernah dijatuhkan oleh hakim. Alasan hakim tidak pernah  menjatuhkan jenis pidana tambahan lain, adalah:1. Pidana tambahan perampasan  barang-barang merupakan pidana tambahan yang cukup sulit, mengingat harta  benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi sering dipindah tangankan. 2.  Pidana tambahan Penutupan perusahanan belum pernah diterapkan karena tidak  pernah ada klasifikasi deliknya. 3. Pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu  juga tidak pernah diterapkan dalam putusan hakim karena jenis tindak pidana  korupsi masih tergolong skala kecil. 4. Latar belakang dibentuknya Undangundang  korupsi sebagai upaya mengembalikan kerugian Negara, karena itu pidana  tambahan uang pengganti sebagai pilihan dalam memulihkan keuangan negara. 5.  Belum pernah ada dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang mengarahkan pada  jenis pidana tambahan lain. 6. Belum ada dalam tuntutan jaksa untuk jenis pidana  tambahan selain pembayaran uang pengganti.    
%Z Pembimbing :  Lindra Darnelas, S.Ag., M.Hum.