TY  - THES
N1  - Pembimbing :  Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.

ID  - digilib13338
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/13338/
A1  - HELMY ZIAUL FUAD,  NIM.  10350020
Y1  - 2014/06/18/
N2  - Rumah tangga yang bahagia akan terwujud apabila terpenuhinya beberapa
hal, salah satu diantaranya adalah terpenuhinya materi. Sebagai konsekuensi
usaha pemenuhan kebutuhan rumah tangga, suami istri akan memiliki penghasilan
yang disebut dengan harta bersama. Salah satu hal yang menarik untuk dikaji
adalah perlindungan harta bersama dalam perkawinan serial (poligami),
mengingat dalam perkawinan poligami ada kemungkinan bercampurnya harta
kekayaan antara istri pertama dengan istri kedua dan selanjutnya. Undang-Undang
No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, PP No 9 Tahun 1975 sebagai peraturan
pelaksananya, maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur lebih lanjut
tentang perlindungan harta bersama dalam perkawinan poligami. Hal ini membuat
kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami tidak jelas atau kabur.
Sehingga dikemudian hari dapat mengakibatkan sengketa antara istri terdahulu
dengan istri kedua dan selanjutnya.
Dari latar belakang tersebut penyusun merumuskan dua pokok masalah,
(I)Bagaimana Pertimbangan Hakim yang dipakai dalam penetapan harta bersama
dalam perkara poligami, putusan Pengadilan Agama Malang No:
2198/2012/PA.Mlg. (II) Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif
terhadap Putusan Hakim perkara No. 2198/12/PA.Mlg.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research),
penelitian dilaksanakan dengan pendekatan normatif yuridis serta menggunakan
metode deskriptif analisis untuk menganalisis data-data yang didapat. Penelitian
ini dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap produk badan Peradilan
(Putusan Pengadilan) berupa putusan hakim yang berasal dari Pengadilan Agama
Malang. Dalam menganalisa produk pradilan (putusan hakim) penyusun
menggunakan teori tiga asas hukum yang ideal, yaitu: teori keadilan, kemanfaatan
dan kepastian hukum.
Hasil dari penelitian ini bahwa Putusan Majelis Hakim yang memberi izin
suami berpoligami sekaligus menetapkan harta bersama telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 35 ayat (1) undang-undang No 1 Tahun 1974 jo Kompilasi
Hukum Islam. Pemisahan harta bersama dalam perkawinan poligami dapat
dilakukan dengan ditetapkannya harta bersama oleh pengadilan. Hukum Islam dan
hukum Positif memandang putusan Majelis Hakim tersebut telah mengakomodir
tiga asas hukum yang ideal dengan mengutumakan asas kepastian, asas keadilan
dan asas kemanfaatan.


PB  - UIN SUNAN KALIJAGA
M1  - skripsi
TI  - KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI
(STUDI PADA PERKARA NO. 2198/12/PA.MALANG)


AV  - restricted
ER  -