%A NIM. 10340167 RAUDLATUL HASANAH 
%O Pembimbing :  Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.

%T KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM
MENINGKATKAN JENJANG PENDIDIKAN WAJIB BELAJAR SAMPAI
PENDIDIKAN MENENGAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 47 TAHUN 2008 TENTANG WAJIB BELAJAR


%X Pendidikan merupakan tolak ukur terhadap pemberdayaan anak
bangsa, karena kemajuan sebuah negara dilihat dari tingkat pendidikan
masyarakat negara tersebut.Dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 dinyatakan
bahwa salah satu tugas negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk
itu pula maka setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan
pendidikan yang layak sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu
pengetahuan. Program wajib belajar yang dicanangkan pemerintah merupakan
salah satu cara agar masyarakat dapat mengenyam pendidikan yang layak, agar
program wajib belajar tersebut terealisasi maka pemerintah mengeluarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Berangkat
dari PP tersebut penyusun ingin meneliti lebih jauh mengenai kebijakan apa saja
yang di ambil oleh pemerintah dalam merealisasikan program wajib belajar dan
apakah sudah sesuai dengan PP tersebut.
Untuk menjawab permasalahan tersebut maka penyusun
menggunakan metode deskriptif analisis dalam penelitian ini. Metode tersebut
diperoleh melalui data-data yang bersumber pada hasil observasi, hasil
wawancara, telaah pustaka, serta sumber-sumber lain yang mendukung dan
berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian lapangan (field research) ini
menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni norma hukum yang
menyangkut kebijakan Pemerintah dalam merelisasikan program wajib belajar
dan upaya-upaya dalam melaksanakan program tersebut. Dalam menganalisa data
dari hasil penelitian ini yang dilakukan adalah mengolah data primer dan data
sekunder, selanjutnya dianalisa secara kualitatif dan kemudian dilakukan
pembahasan yang pada akhirnya menghasilkan kesimpulan.
Setelah dilakukan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa
Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Meningkatkan Jenjang pendidikan
Wajib Belajar Sampai Pendidikan Menengah Menurut Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2008 sudah sesuai. Hal ini dibuktikan dengan adanya kebijakan
Pemerintah Kota Yogyakarta yang memberikan beasiswa bagi masyarakat yang
kurang mampu yaitu kebijakan Jaminan Pendidikan Daerah, Bantuan Operasional
Sekolah Daerah (BOSDA) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang
digunakan untuk memenuhi kekurangan BOS dari pemerintah, dan juga kebijakan
pemberian bantuan tunggakan biaya pendidikan, meskipun kebijakan Pemerintah
Kota sudah sesuai namun belum mencapai target, karena adanya beberapa
hambatan dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut.

%D 2014
%I UIN SUNAN KALIJAGA
%L digilib13359