<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "DUALISME HUKUM DI INDONESIA: KAJIAN TENTANG PERATURAN\r\nPENCATATAN NIKAH DALAM PERUNDANG-UNDANGAN"^^ . "Persoalan pencatatan perkawinan dalam hukum nasional adalah persoalan\r\nyang belum tuntas sampai sekarang. Hilir mudik perdebatan berkutat pada sah\r\ntidaknya perkawinan tanpa dicatatkan. Di Indonesia peraturan pencatatan\r\nperkawinan termaktub di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan juga\r\ndalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Konsepsi pencatatan nikah di dalam UUP\r\nNo. 1 Tahun 1974 dalam pasal 2 ayat (1), “Perkawinan adalah sah, apabila\r\ndilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu”.\r\npasal 2 ayat (2), “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundangan-undangan\r\nyang berlaku”. Kemudian di dalam KHI pasal 5, ayat (1) “Agar terjamin\r\nketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.\r\nAyat (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai\r\nPencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun\r\n1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954”. Yang menjadi pokok masalah\r\ndisini adalah: 1) Aspek apa yang menyebabkan adanya dualisme hukum terhadap\r\nparaturan pencatatan nikah. 2) Faktor apakah yang menimbulkan dualisme\r\nhukum muncul di Indonesia termasuk peraturan pencatatan nikah.\r\nJenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) yang\r\nbersifat deskriftif-analitik. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini\r\nadalah dokumentasi, yakni UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI sebagai sumber data\r\nprimer ditambah dengan data-data ilmiah lain yang ada relevansinya dengan\r\npembahasan sebagai data pendukung.\r\nAdapun yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah analisis\r\nterhadap dualisme hukum di Indonesia tentang peraturan pencatatan nikah dalam\r\nUUP No. 1 Tahun 1974 maupun KHI. Hal ini dilakukan untuk mencari tahu\r\nfaktor apakah dan aspek mana sebenarnya yang menimbulkan dualisme hukum\r\nperaturan pencatatan nikah dalam perundang-undangan.\r\nPada akhir penelitian, penyusun menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang\r\nmenyebabkan dualisme hukum adalah karena kuatnya dominasi doktrin ulama\r\n(politik Islam) pada saat proses legislasi UUP, kemudian faktor politik hukum\r\nIndonesia terhadap UUP tersebut. Selanjutnya dari aspek kebahasaan UUP No. 1\r\nTahun 1974 masih menimbulkan multi-interpretasi sehingga dalam memahami\r\nkonsepsi pasal 2 UUP No. 1 Tahun 1974 maupun pasal 4 dan 5 di dalam KHI\r\nmasih menimbulkan pro-kontra mengenai keabsahan suatu pernikahan dan juga\r\ndilema akan status pencatatan nikah. Selanjutnya ketika UUP dihubungkan dan\r\ndipahami secara induktif (satu kesatuan yang utuh) dengan pasal-pasal yang ada,\r\nnampak adanya ketidaksesuaian, maka masih ada kemungkinan bahwa pencatatan\r\nnikah sebagai syarat sah suatu pernikahan. Secara umum peraturan perundangundangan\r\ndi Indonesia memunculkan apa yang disebut dualisme hukum, hal ini\r\ndisebabkan oleh legal pluralism yang ada di Indonesia."^^ . "2014-06-16" . . . . "UIN SUNAN KALIJAGA"^^ . . . "FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA"^^ . . . . . . . . . "NIM. 10350079"^^ . "MUHAMMAD SODIQ"^^ . "NIM. 10350079 MUHAMMAD SODIQ"^^ . . . . . . "DUALISME HUKUM DI INDONESIA: KAJIAN TENTANG PERATURAN\r\nPENCATATAN NIKAH DALAM PERUNDANG-UNDANGAN (Text)"^^ . . . "DUALISME HUKUM DI INDONESIA: KAJIAN TENTANG PERATURAN\r\nPENCATATAN NIKAH DALAM PERUNDANG-UNDANGAN (Other)"^^ . . . . . . "DUALISME HUKUM DI INDONESIA: KAJIAN TENTANG PERATURAN\r\nPENCATATAN NIKAH DALAM PERUNDANG-UNDANGAN (Other)"^^ . . . . . . "DUALISME HUKUM DI INDONESIA: KAJIAN TENTANG PERATURAN\r\nPENCATATAN NIKAH DALAM PERUNDANG-UNDANGAN (Other)"^^ . . . . . . "DUALISME HUKUM DI INDONESIA: KAJIAN TENTANG PERATURAN\r\nPENCATATAN NIKAH DALAM PERUNDANG-UNDANGAN (Other)"^^ . . . . . . "DUALISME HUKUM DI INDONESIA: KAJIAN TENTANG PERATURAN\r\nPENCATATAN NIKAH DALAM PERUNDANG-UNDANGAN (Text)"^^ . . . "BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf"^^ . . . "DUALISME HUKUM DI INDONESIA: KAJIAN TENTANG PERATURAN\r\nPENCATATAN NIKAH DALAM PERUNDANG-UNDANGAN (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "DUALISME HUKUM DI INDONESIA: KAJIAN TENTANG PERATURAN\r\nPENCATATAN NIKAH DALAM PERUNDANG-UNDANGAN (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "DUALISME HUKUM DI INDONESIA: KAJIAN TENTANG PERATURAN\r\nPENCATATAN NIKAH DALAM PERUNDANG-UNDANGAN (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "DUALISME HUKUM DI INDONESIA: KAJIAN TENTANG PERATURAN\r\nPENCATATAN NIKAH DALAM PERUNDANG-UNDANGAN (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #13387 \n\nDUALISME HUKUM DI INDONESIA: KAJIAN TENTANG PERATURAN \nPENCATATAN NIKAH DALAM PERUNDANG-UNDANGAN\n\n" . "text/html" . . . "Peradilan Islam" . .