%A NIM.  10350079 MUHAMMAD SODIQ
%O Pembimbing :  Euis Nurlaelawati, M.A., Ph.D.
%T DUALISME HUKUM DI INDONESIA: KAJIAN TENTANG PERATURAN
PENCATATAN NIKAH DALAM PERUNDANG-UNDANGAN
%X Persoalan pencatatan perkawinan dalam hukum nasional adalah persoalan
yang belum tuntas sampai sekarang. Hilir mudik perdebatan berkutat pada sah
tidaknya perkawinan tanpa dicatatkan. Di Indonesia peraturan pencatatan
perkawinan termaktub di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan juga
dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Konsepsi pencatatan nikah di dalam UUP
No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 2 ayat (1), “Perkawinan adalah sah, apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu”.
pasal 2 ayat (2), “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundangan-undangan
yang berlaku”. Kemudian di dalam KHI pasal 5, ayat (1) “Agar terjamin
ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.
Ayat (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai
Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun
1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954”. Yang menjadi pokok masalah
disini adalah: 1) Aspek apa yang menyebabkan adanya dualisme hukum terhadap
paraturan pencatatan nikah. 2) Faktor apakah yang menimbulkan dualisme
hukum muncul di Indonesia termasuk peraturan pencatatan nikah.
Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) yang
bersifat deskriftif-analitik. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah dokumentasi, yakni UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI sebagai sumber data
primer ditambah dengan data-data ilmiah lain yang ada relevansinya dengan
pembahasan sebagai data pendukung.
Adapun yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah analisis
terhadap dualisme hukum di Indonesia tentang peraturan pencatatan nikah dalam
UUP No. 1 Tahun 1974 maupun KHI. Hal ini dilakukan untuk mencari tahu
faktor apakah dan aspek mana sebenarnya yang menimbulkan dualisme hukum
peraturan pencatatan nikah dalam perundang-undangan.
Pada akhir penelitian, penyusun menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang
menyebabkan dualisme hukum adalah karena kuatnya dominasi doktrin ulama
(politik Islam) pada saat proses legislasi UUP, kemudian faktor politik hukum
Indonesia terhadap UUP tersebut. Selanjutnya dari aspek kebahasaan UUP No. 1
Tahun 1974 masih menimbulkan multi-interpretasi sehingga dalam memahami
konsepsi pasal 2 UUP No. 1 Tahun 1974 maupun pasal 4 dan 5 di dalam KHI
masih menimbulkan pro-kontra mengenai keabsahan suatu pernikahan dan juga
dilema akan status pencatatan nikah. Selanjutnya ketika UUP dihubungkan dan
dipahami secara induktif (satu kesatuan yang utuh) dengan pasal-pasal yang ada,
nampak adanya ketidaksesuaian, maka masih ada kemungkinan bahwa pencatatan
nikah sebagai syarat sah suatu pernikahan. Secara umum peraturan perundangundangan
di Indonesia memunculkan apa yang disebut dualisme hukum, hal ini
disebabkan oleh legal pluralism yang ada di Indonesia.
%D 2014
%I UIN SUNAN KALIJAGA
%L digilib13387