relation: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/13390/
title:  PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN OPERASI CAESAR DALAM PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS (INFORMED CONSENT) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN   
creator: NAILA NABILLA ,  NIM.  10340069 
subject: Ilmu Hukum
description: Operasi caesar merupakan tindakan medis yang harus dilakukan terhadap pasien ibu hamil yang memiliki indikasi tidak dapat melakukan persalinan secara normal. Untuk bisa melaksanakan tindakan operasi caesar tersebut, maka sebelumnya harus dilakukan persetujuan baik dari pasien maupun yang mewakilinya. Seperti adanya beberapa pasien yang akan melakukan operasi caesar karena bayi yang meninggal dalam kandungan, perdarahan sebelum hari perkiraan lahir, ketuban pecah dini dan sebagainya yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan. Pihak Rumah Sakit menawarkan metode operasi caesar dengan beberapa prosedur yang harus dilakukan pihak pasien yakni dengan memberikan persetujuan tindakan medis (informed consent). Dari latar belakang tersebut maka penyusun akan meneliti terkait pelaksanaan informed consent dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien operasi caesar dalam persetujuan tindakan medis (informed consent) di Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan.  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal dari Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan yang berupa data yang didapat melalui wawancara dengan narasumber dan responden yang diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang ada. Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitik, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan data dalam bentuk kata-kata atau gambaran, kemudian dianalisa sesuai dengan data yang penyusun temukan di lapangan.  Adapun hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan informed consent terhadap pasien operasi caesar di Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan meliputi pemberian informasi dari pihak pasien, dokter menjelaskan tindakan medis yang akan dilakukan beserta isi dari informed consent, penandatanganan formulir informed consent dan pelaksanaan tindakan medis. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan pihak Rumah Sakit terhadap pasien operasi caesar ada dua yaitu Perlindungan Hukum Preventif yakni pihak Rumah Sakit menjamin dokter atau tenaga kesehatan melakukan tindakan medis sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) dan SPM (Standar Pelayanan Minimal) agar tidak menimbulkan kesalahan tindakan medis dalam menangani pasien, dan Perlindungan Hukum Represif yang bertujuan menyelesaikan sengketa melalui fasilitasi, mediasi dan arbitrasi. Apabila dalam penyelesaian oleh pihak Rumah Sakit tidak ditemukan jalan damai, maka pasien dapat melaporkan sengketa tersebut ke Dinas Kesehatan dan/atau Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pekalongan dan/atau Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK) dan/atau Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).    
date: 2014-05-28
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: en
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/13390/2/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
format: text
language: en
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/13390/1/BAB%20II%2C%20III%2C%20IV.pdf
identifier:   NAILA NABILLA , NIM. 10340069   (2014)  PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN OPERASI CAESAR DALAM PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS (INFORMED CONSENT) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN.  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.