<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "HAK-HAK POLITIK DALAM PENCALONAN PEMILUKADA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 JUNCTO\r\nUNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 2008 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PASAL 56 AYAT (2) (STUDI ATAS KONTESTASI ARTIS DALAM PEMILUKADA\r\n\r\nDI INDONESIA)\r\n\r\n"^^ . "Penjelasan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945\r\nmenegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum (rechtsstaat)\r\nsebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.\r\nDengan demikian khususnya pemerintah Indonesia harus melindungi Hak Asasi\r\nManusia, khususnya hak-hak sipil dan politik warga Negara. Seorang Warga Negara\r\nmempunyai kesempatan yang sama dalam Pemerintahan, sebagaimana diakui dalam\r\nPasal 28 D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pencalonan artis dalam Pemilihan\r\nUmum Kepala Daerah semakin tidak terbendung. Dengan diberlakukannya Pasal 56\r\nayat (2) Undang-Undang No.32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang No.12 Tahun\r\n2008 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Warga Negara Indonesia termasuk artis di\r\ndalamnya dapat mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah, dari jalur partai politik\r\nataupun jalur perseorangan.\r\nPermasalahan yang menjadi dalam penelitian ini yakni mengenai hak-hak\r\npolitik dan kriteria pencalonan Kepala Daerah menurut Undang-Undang No.32\r\nTahun 2004 juncto Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah\r\nserta mengenai konstestasi artis dalam pencalonan Pemilukada, dengan melihat\r\napakah sudah sesuai pencalonan artis dengan aturan yang berkaitan dengan\r\npencalonan Kepala Daerah dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang\r\nPemerintahan Daerah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptik analitis\r\ndengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yakni\r\npendekatan hukum dikonsepkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang\r\nberlaku.\r\nHasil penelitian menyebutkan bahwa pencalonan Kepala Daerah oleh artis di\r\nIndonesia sah-sah saja karena artis mendapatkan legitimasi dari UUD 1945 dan\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun\r\n2008 tentang Pemerintahan Daerah. Secara normatif, artis dapat ikut serta dalam\r\npencalonan Pemilukada dengan syarat memenuhi kriteria pencalonan yang diatur\r\ndalam Undang-Undang yang berlaku. Kontestasi artis menjadi calon Kepala Daerah,\r\njuga tetap harus dibatasi, karena demokrasi dalam perwujudannya pada politik praktis\r\nmenjadi pertimbangan logis agar terjunjungnya nilai-nilai hak asasi manusia dalam\r\nberdemokrasi agar tidak terkikis.\r\n\r\n"^^ . "2014-06-02" . . . . "UIN SUNAN KALIJAGA"^^ . . . "FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA"^^ . . . . . . . . . "NIM. 10340124"^^ . "SUMARNO "^^ . "NIM. 10340124 SUMARNO "^^ . . . . . . "HAK-HAK POLITIK DALAM PENCALONAN PEMILUKADA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 JUNCTO\r\nUNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 2008 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PASAL 56 AYAT (2) (STUDI ATAS KONTESTASI ARTIS DALAM PEMILUKADA\r\n\r\nDI INDONESIA)\r\n\r\n (Text)"^^ . . . "BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf"^^ . . . "HAK-HAK POLITIK DALAM PENCALONAN PEMILUKADA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 JUNCTO\r\nUNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 2008 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PASAL 56 AYAT (2) (STUDI ATAS KONTESTASI ARTIS DALAM PEMILUKADA\r\n\r\nDI INDONESIA)\r\n\r\n (Text)"^^ . . . "HAK-HAK POLITIK DALAM PENCALONAN PEMILUKADA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 JUNCTO\r\nUNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 2008 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PASAL 56 AYAT (2) (STUDI ATAS KONTESTASI ARTIS DALAM PEMILUKADA\r\n\r\nDI INDONESIA)\r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "HAK-HAK POLITIK DALAM PENCALONAN PEMILUKADA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 JUNCTO\r\nUNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 2008 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PASAL 56 AYAT (2) (STUDI ATAS KONTESTASI ARTIS DALAM PEMILUKADA\r\n\r\nDI INDONESIA)\r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "HAK-HAK POLITIK DALAM PENCALONAN PEMILUKADA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 JUNCTO\r\nUNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 2008 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PASAL 56 AYAT (2) (STUDI ATAS KONTESTASI ARTIS DALAM PEMILUKADA\r\n\r\nDI INDONESIA)\r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "HAK-HAK POLITIK DALAM PENCALONAN PEMILUKADA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 JUNCTO\r\nUNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 2008 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PASAL 56 AYAT (2) (STUDI ATAS KONTESTASI ARTIS DALAM PEMILUKADA\r\n\r\nDI INDONESIA)\r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "HAK-HAK POLITIK DALAM PENCALONAN PEMILUKADA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 JUNCTO\r\nUNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 2008 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PASAL 56 AYAT (2) (STUDI ATAS KONTESTASI ARTIS DALAM PEMILUKADA\r\n\r\nDI INDONESIA)\r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "HAK-HAK POLITIK DALAM PENCALONAN PEMILUKADA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 JUNCTO\r\nUNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 2008 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PASAL 56 AYAT (2) (STUDI ATAS KONTESTASI ARTIS DALAM PEMILUKADA\r\n\r\nDI INDONESIA)\r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "HAK-HAK POLITIK DALAM PENCALONAN PEMILUKADA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 JUNCTO\r\nUNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 2008 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PASAL 56 AYAT (2) (STUDI ATAS KONTESTASI ARTIS DALAM PEMILUKADA\r\n\r\nDI INDONESIA)\r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "HAK-HAK POLITIK DALAM PENCALONAN PEMILUKADA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 JUNCTO\r\nUNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 2008 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PASAL 56 AYAT (2) (STUDI ATAS KONTESTASI ARTIS DALAM PEMILUKADA\r\n\r\nDI INDONESIA)\r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . "HTML Summary of #13402 \n\nHAK-HAK POLITIK DALAM PENCALONAN PEMILUKADA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 JUNCTO \nUNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 2008 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PASAL 56 AYAT (2) (STUDI ATAS KONTESTASI ARTIS DALAM PEMILUKADA \n \nDI INDONESIA) \n \n\n\n" . "text/html" . . . "Ilmu Hukum" . .