eprintid: 13402
rev_number: 30
eprint_status: archive
userid: 71
dir: disk0/00/01/34/02
datestamp: 2014-07-03 02:19:02
lastmod: 2016-08-18 05:59:56
status_changed: 2014-07-03 02:19:02
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: SUMARNO , NIM. 10340124
title: HAK-HAK POLITIK DALAM PENCALONAN PEMILUKADA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 JUNCTO
UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 2008 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PASAL 56 AYAT (2) (STUDI ATAS KONTESTASI ARTIS DALAM PEMILUKADA

DI INDONESIA)


ispublished: pub
subjects: il_huk
divisions: il_hum
full_text_status: restricted
keywords: Kata Kunci: Hak-Hak Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, Kontestasi,
Artis.



note: Pembimbing :  Nur’ainun Mangunsong, S.H., M.Hum.

abstract: Penjelasan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum (rechtsstaat)
sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Dengan demikian khususnya pemerintah Indonesia harus melindungi Hak Asasi
Manusia, khususnya hak-hak sipil dan politik warga Negara. Seorang Warga Negara
mempunyai kesempatan yang sama dalam Pemerintahan, sebagaimana diakui dalam
Pasal 28 D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pencalonan artis dalam Pemilihan
Umum Kepala Daerah semakin tidak terbendung. Dengan diberlakukannya Pasal 56
ayat (2) Undang-Undang No.32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang No.12 Tahun
2008 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Warga Negara Indonesia termasuk artis di
dalamnya dapat mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah, dari jalur partai politik
ataupun jalur perseorangan.
Permasalahan yang menjadi dalam penelitian ini yakni mengenai hak-hak
politik dan kriteria pencalonan Kepala Daerah menurut Undang-Undang No.32
Tahun 2004 juncto Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah
serta mengenai konstestasi artis dalam pencalonan Pemilukada, dengan melihat
apakah sudah sesuai pencalonan artis dengan aturan yang berkaitan dengan
pencalonan Kepala Daerah dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang
Pemerintahan Daerah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptik analitis
dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yakni
pendekatan hukum dikonsepkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Hasil penelitian menyebutkan bahwa pencalonan Kepala Daerah oleh artis di
Indonesia sah-sah saja karena artis mendapatkan legitimasi dari UUD 1945 dan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Pemerintahan Daerah. Secara normatif, artis dapat ikut serta dalam
pencalonan Pemilukada dengan syarat memenuhi kriteria pencalonan yang diatur
dalam Undang-Undang yang berlaku. Kontestasi artis menjadi calon Kepala Daerah,
juga tetap harus dibatasi, karena demokrasi dalam perwujudannya pada politik praktis
menjadi pertimbangan logis agar terjunjungnya nilai-nilai hak asasi manusia dalam
berdemokrasi agar tidak terkikis.


date: 2014-06-02
date_type: published
institution: UIN SUNAN KALIJAGA
department: FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
thesis_type: skripsi
thesis_name: other
citation:   SUMARNO , NIM. 10340124  (2014) HAK-HAK POLITIK DALAM PENCALONAN PEMILUKADA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 JUNCTO UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 2008 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PASAL 56 AYAT (2) (STUDI ATAS KONTESTASI ARTIS DALAM PEMILUKADA DI INDONESIA).  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/13402/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/13402/2/BAB%20II%2C%20III%2C%20IV.pdf