<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "PENGARUH SISTEM PEMERINTAHAN DESA ADAT KUBUTAMBAHAN\r\nTERHADAP PROSES PENGADAAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)\r\nDI DESA KUBUTAMBAHAN KECAMATAN KUBUTAMBAHAN\r\nKABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI\r\n\r\n"^^ . "Jauh sebelum masa Kolonialisme Belanda, satuan-satuan\r\nmasyarakat di Indonesia telah memiliki kebiasaan adat yang terus dijaga\r\ndan diyakini dapat menciptakan suatu harmoni dalam masyarakat.\r\nKebiasaan-kebiasaan ini-lah yang kemudian menjadi embrio lahirnya\r\nhukum Adat. Di beberapa wilayah di Indonesia masih banyak terdapat\r\nkesatuan masyarakat Adat yang dalam kesehariannya menggunakan sistem\r\nhukum Adat, dimana salah satu dari wilayah tersebut wilayah hukum Adat\r\nBali. Sebagai satu wilayah yang masih terus menjaga kelestarian hokum\r\nadat, Bali memiliki sistem pemerintahan desa adat yang unik yang salah\r\nsatunya berada di Desa Adat Kubutambahan. Sistem pemerintahan desa\r\nadat di bali ini kemudian memberikan suasana yang berbeda dalam bidang\r\nadministrasi kependudukan salah satunya mengenai proses pengadaan\r\nKartu Tanda Penduduk. Dari latar belakang tersebut kemudian diajukan\r\npokok permasalahan yaitu apa dasar hukum penyelenggaraan pemerintah\r\ndesa adat di Bali dan Apa pengaruh kebijakan pemerintah Desa Adat\r\nKubutambahan terhadap proses pengadaan Kartu Tanda Penduduk.\r\nMetode yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research,\r\nyaitu dengan melakukan penggalian data melalui observasi dan wawancara\r\ndengan informan dari jajaran pemerintah desa Adat Kubutambahan dan\r\nPerbekel (desa dinas) Kubutambahan. Pendekatan penelitian dalam\r\npermasalahan ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis empiris\r\nyaitu dengan menekankan pada peraturan perundang-undangan yang\r\nberlaku, serta norma-norma hukum yang relevan dengan permasalahan\r\ndalam penelitian ini.\r\nHasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu, Desa Pakraman\r\n(adat) sebagai sistem pemerintahan yang lebih dahulu hadir sebelum\r\nPerbekel (desa dinas), masih bertahan hingga saat ini. Eksistensinya\r\nsebagai Desa Adat diakomodir dalam ayat (1) dan (2) pasal 18B Undang-\r\nUndang Dasar 1945 dan diperkuat dengan adanya landasan hukum yakni\r\nPerda Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman dan dirubah dengan\r\nPerda Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah\r\nPropinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman. Dalam\r\npengadaan Kartu Tanda Penduduk di Desa Adat Kubutambahan jika\r\nterjadi Conflict of Law dalam pengambilan keputusannya maka akan\r\ndikedepankan kebijakan Hukum Adat setempat sebagai hukum yang hidup\r\ndalam masyarakat (Living Law). walaupun secara administratif hal tersebut\r\nbukan merupakan kewenangan desa Pakraman, namun bagi desa Adat\r\nditerbitkan atau tidaknya suatu Kartu Tanda Penduduk akan memberikan\r\ndampak terhadap proses kegiatan sosial kemasyarakatan dalam sebuah\r\ndesa adat.\r\n\r\n"^^ . "2014-06-17" . . . . "UIN SUNAN KALIJAGA"^^ . . . "FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA"^^ . . . . . . . . . "NIM. 10340164"^^ . "AHMAD MUSTAFAD VAUZI "^^ . "NIM. 10340164 AHMAD MUSTAFAD VAUZI "^^ . . . . . . "PENGARUH SISTEM PEMERINTAHAN DESA ADAT KUBUTAMBAHAN\r\nTERHADAP PROSES PENGADAAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)\r\nDI DESA KUBUTAMBAHAN KECAMATAN KUBUTAMBAHAN\r\nKABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI\r\n\r\n (Text)"^^ . . . "BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf"^^ . . . "PENGARUH SISTEM PEMERINTAHAN DESA ADAT KUBUTAMBAHAN\r\nTERHADAP PROSES PENGADAAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)\r\nDI DESA KUBUTAMBAHAN KECAMATAN KUBUTAMBAHAN\r\nKABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI\r\n\r\n (Text)"^^ . . . "PENGARUH SISTEM PEMERINTAHAN DESA ADAT KUBUTAMBAHAN\r\nTERHADAP PROSES PENGADAAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)\r\nDI DESA KUBUTAMBAHAN KECAMATAN KUBUTAMBAHAN\r\nKABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI\r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PENGARUH SISTEM PEMERINTAHAN DESA ADAT KUBUTAMBAHAN\r\nTERHADAP PROSES PENGADAAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)\r\nDI DESA KUBUTAMBAHAN KECAMATAN KUBUTAMBAHAN\r\nKABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI\r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PENGARUH SISTEM PEMERINTAHAN DESA ADAT KUBUTAMBAHAN\r\nTERHADAP PROSES PENGADAAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)\r\nDI DESA KUBUTAMBAHAN KECAMATAN KUBUTAMBAHAN\r\nKABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI\r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PENGARUH SISTEM PEMERINTAHAN DESA ADAT KUBUTAMBAHAN\r\nTERHADAP PROSES PENGADAAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)\r\nDI DESA KUBUTAMBAHAN KECAMATAN KUBUTAMBAHAN\r\nKABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI\r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PENGARUH SISTEM PEMERINTAHAN DESA ADAT KUBUTAMBAHAN\r\nTERHADAP PROSES PENGADAAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)\r\nDI DESA KUBUTAMBAHAN KECAMATAN KUBUTAMBAHAN\r\nKABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI\r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "PENGARUH SISTEM PEMERINTAHAN DESA ADAT KUBUTAMBAHAN\r\nTERHADAP PROSES PENGADAAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)\r\nDI DESA KUBUTAMBAHAN KECAMATAN KUBUTAMBAHAN\r\nKABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI\r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "PENGARUH SISTEM PEMERINTAHAN DESA ADAT KUBUTAMBAHAN\r\nTERHADAP PROSES PENGADAAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)\r\nDI DESA KUBUTAMBAHAN KECAMATAN KUBUTAMBAHAN\r\nKABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI\r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "PENGARUH SISTEM PEMERINTAHAN DESA ADAT KUBUTAMBAHAN\r\nTERHADAP PROSES PENGADAAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)\r\nDI DESA KUBUTAMBAHAN KECAMATAN KUBUTAMBAHAN\r\nKABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI\r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . "HTML Summary of #13408 \n\nPENGARUH SISTEM PEMERINTAHAN DESA ADAT KUBUTAMBAHAN \nTERHADAP PROSES PENGADAAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) \nDI DESA KUBUTAMBAHAN KECAMATAN KUBUTAMBAHAN \nKABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI \n \n\n\n" . "text/html" . . . "Ilmu Hukum" . .