The repository administrator has not yet configured an RDF license.
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN NEGERI MAGELANG TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA (Penetapan PN Magelang nomor 04/PDT.P/2012/PN.MGL)
Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, golongan, ras dan agama serta budaya. Keanekaragaman merupakan kenyataan sosio-historis yang tidak dapat disangkal oleh siapapun. Fenomena perkawinan beda agama secara obyektif-sosiologis dianggap sebagai suatu yang wajar karena penduduk Indonesia memeluk beranekaragam agama dan kepercayaan. Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang perkawinan yang calon suami atau calon istrinya memeluk agama yang berbeda. Sementara seluruh agama yang diakui di Indonesia tidak membolehkan adanya perkawinan yang dilakukan jika kedua calon berbeda agama, mengakibatkan persoalan tersendiri di mana pasangan yang berbeda agama ingin melakukan perkawinan. Persoalan perkawinan beda agama dapat menimbulkan berbagai permasalahan dari segi hukum diantaranya keabsahan perkawinan itu sendiri di mana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Magelang dalam pemberian izin perkawinan beda agama dan Bagaimanakah tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Magelang No.04/Pdt.P/2012/PN.MGL. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif terutama untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan. Jenis penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (library research), Data primer berupa penetapan Pengadilan Negeri Magelang No.04/Pdt.P/2012/PN.MGL. Data sekunder berupa wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Magelang khususnya yang memberikan penetapan. Data tersier Berupa bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap sumber sekunder seperti kamus, ensiklopedi dan katalog. Data tersebut dianalisa secara kualitatif sehingga hasil penelitiannya akan bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran umum mengenai perkawinan beda agama yang di langsungkan di Indonesia. Dalam kasus ini dapat dilaksanakan perkawinan berbeda agama antara Tuan X yang memeluk agama Islam dengan Nona Y yang memeluk agama Katolik karena mereka telah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri. Hasil Penelitian ini adalah hukum Islam telah tegas melarang perkawinan beda agama telah dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 221, Al-Maidah (5):5, Al-Bayyinah (98):6, Al-Mumtahanah: 10 dan hukum positif dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) serta KHI pasal 40, pasal 44 Selanjutnya KHI pasal 60 ayat (2) dan KHI Pasal 61 melarang adanya perkawinan beda agama.
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN NEGERI MAGELANG TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA (Penetapan PN Magelang nomor 04/PDT.P/2012/PN.MGL) (Text)
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN NEGERI MAGELANG TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA (Penetapan PN Magelang nomor 04/PDT.P/2012/PN.MGL) (Other)
HTML Summary of #13413 TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN NEGERI MAGELANG TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA (Penetapan PN Magelang nomor 04/PDT.P/2012/PN.MGL)