%A NIM. 10340108 NINA ARDANING LIA %O Pembimbing : M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum. %T PERLINDUNGAN HAK KESEHATAN TENAGA BANTUAN (NABAN) PADA PENGANGKUT SAMPAH BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012-2013 %X Untuk meningkatkan produktivitas kerja pada tenaga bantuan/buruh, pemerintah harus mengupayakan kesejahteraan bagi tenaga bantuan, terutama dalam upaya perlindungan. Upaya perlindungan ini dikarenakan dampak yang dialami oleh tenaga bantuan pada pengangkut sampah sering terjadi. Baik itu dampak dalam keselamatan maupun kesehatan kerja. Hal ini perlu menjadikan pertimbangan bagi pemerintah untuk melindungi hak-hak keselamatan dan kesehatan kerja tenaga bantuan. Oleh karena itu, penting mengangkat persoalan mengenai kebijakan pemerintah untuk melindungi kesehatan dan keselamatan tenaga bantuan dan pelaksanaan dalam peraturan mengenai perlindungan hak kesehatan dan keselamatan tenaga bantuan pada pengangkut sampah di kota Yogyakarta pada tahun 2012-2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan pemerintah daerah terhadap penerapan perlindungan hak keselamatan dan kesehatan tenaga bantuan pada pengangkut sampah. Oleh karena itu, penyusun mencoba melihat realisasi peraturan pemerintah kota Yogyakarta. Untuk mengetahui apakah hal tersebut terealisasi dengan baik atau tidak, maka penelitian yang dilakukan adalah dalam bentuk empiris evaluatif, dengan mengadakan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Tehnik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data melalui literatur, dokumen-dokumen dan lainnya. Serta dilengkapi dengan data lapangan berupa hasil wawancara kepada para responden yang terkait. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah kota Yogyakarta dalam menerapkan upaya perlindungan hak keselamatan dan kesehatan tenaga bantuan pada pengangkut sampah yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pearturan Daerah No. 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Walikota No. 79 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 3 Tahun 2008 Tentang Pengaturan Tenaga Bantuan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sudah dilaksanakan dengan memberikan upah, alat perlindungan diri, cek kesehatan. Akan tetapi dalam implementasinya masih kurang memadai untuk memberi perlindungan hak kesehatan dan keselamatan kerja. Dalam arti, alat perlindungan diri yang disediakan oleh pemerintah jumlahnya sangat minim. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang menghambat dan perlu menjadi perhatian pemerintah Yogyakarta yaitu anggaran yang disediakan pemerintah kota Yogyakarta untuk alat perlindungan diri bagi tenaga bantuan disesuaikan dengan anggaran pengeluaran belanja daerah. Jumlah setiap alat perlindungan diri yang diberikan pemerintah Yogyakarta hanya 1 buah. Faktor penghambat yang lain adalah kesadaran tenaga bantuan terhadap dampak kesehatan jangka panjang kurang, tenaga bantuan tidak menghiraukan lingkungan kerja dan para tenaga bantuan merasa tubuh mereka sudah kebal dari penyakit, sehingga tenaga bantuan tidak menggunakan alat perlindungan kerja secara maksimal. Hal ini juga tidak ada teguran tegas dari pemerintah. %D 2014 %I UIN SUNAN KALIJAGA %L digilib13417