relation: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/13430/
title: ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI  (STUDI PUTUSAN No. 272/ PK/ PID.SUS/ 2011)    
creator: CEMPAKA INDAH , NIM.  10340104
subject: Ilmu Hukum
description: Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius yang banyak  menjerat pejabat, baik pejabat di daerah maupun di pusat. Seperti Putusan Hakim  Agung terhadap ketua KPU Provinsi Jawa Timur Wahyudi Purnomo karena  melakukan Penyimpangan Keuangan pengadaan kertas pada KPU Provinsi Jawa  Timur Tahun Anggaran 2003-2004 yang mengakibatkan kerugian negara.  Perbuatan terdakwa tersebut melanggar pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun  1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana Korupsi. Namun terdapat perbedaan putusan terhadap putusan-putusan  sebelum adanya putusan No. 272/PK/Pid.Sus/2011. Dari latar belakang tersebut  diperoleh rumusan permasalahan yaitu bagaimanakah penafsiran hakim terhadap  unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  mengenai penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan  atau kedudukan pada perkara Putusan No. 272/ PK/ PID.SUS/ 2011 dan  bagaimanakah pertimbangan hukum dalam mejatuhkan putusan terhadap pelaku  tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang  ada padanya karena jabatan.  Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan jenis  penelitian perpustakaan (library research) dengan sifat penelitian deskriptif  analitis guna menganalisis putusan No. 272/PK/Pid.Sus/2011 dan mengkaji,  menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan  perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi yang ada kaitannya dengan  penelitian ini dengan melakukan pendekatan yuridis yaitu dilihat dari sudut  pandang hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-  Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan normatif  menurut ketentuan norma-norma yang berlaku.  Hasil analisis studi putusan No. 272/PK/Pid.Sus/2011 adalah metode  penafsiran hakim yang digunakan dalam menafsirkan Pasal 3 Undang-Undang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah penafsiran menurut bahasa  (Gramatikal) dan penafsiran Ekstensif. Berdasarkan analisis studi putusan No.  272/PK/Pid.Sus/2011 dan wawancara dengan hakim, dasar pertimbangan hukum  hakim dalam menjatuhkan Tindak Pidana Korupsi tentang menyalahgukan  kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau  kedudukan dilihat dari Ratio Decidendi-nya dan pertimbangan yuridis dan non  yuridis. Selain itu dengan adanya sanksi pidana yang diterapkan diharapkan  nantinya agar adanya efek jera terhadap terdakwa agar tidak ada pengulangan  tindak pidana kembali dan penerapan sanksi pidana juga harus diterapkan tanpa  pandang bulu agar dapat mencegah tindak pidana korupsi.    
date: 2014-06-19
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: en
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/13430/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
format: text
language: en
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/13430/2/BAB%20II%2C%20III%2C%20IV.pdf
identifier:   CEMPAKA INDAH , NIM. 10340104  (2014) ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN No. 272/ PK/ PID.SUS/ 2011).  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.