relation: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/14510/
title: PEMILIHAN KEPALA DESA DI KECAMATAN BULUSPESANTREN  KABUPATEN KEBUMEN DITINJAU DARI PASAL 46 AYAT (2) PP. NO. 72  TAHUN 2005    
creator: FATKHAN MASRURI  , NIM. 10340088
subject: Ilmu Hukum
description: Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) adalah refleksi bagaimana demokrasi itu  coba diiplementasikan. Di sisi lain, pilkades merupakan sarana sirkulasi elit dan  transfer kekuasaan ditingkat lokal. Dalam konteks ini Pilkades diharapkan secara  langsung membuat masyarakat mengerti posisi mereka sebagai proses interaksi antara  rakyat dan pemerintah sebagai wujud adanya demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan  untuk rakyat. Melalui Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005  tentang Desa, yang berbunyi pemilihan Kepala Desa besifat langsung, umum, bebas,  rahasia, jujur dan adil. Melalui Peraturan Pemerintah tersebut diharapkan pemilihan  Kepala Desa yang dikomandoi oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dengan  membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk melaksanakan pemilihan Kepala  Desa di Kecamatan Buluspesantren dapat berjalan dengan baik. Namun dalam  pelaksanaan dan penerapanya masih banyak kendala yang belum sepenuhnya sesuai  dengan Peraturan Pemerintah tersebut, salah satunya masih adanya money politics  dalam pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan di Desa Tambakrejo dan Desa  Rantewringin Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen.  Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan  menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara yang ditunjukan kepada  masyarakat yang merupakan informan dalam penelitian ini, dan juga menggunakan  metode observasi, yang dibutuhkan untuk dapat memahami proses berlangsungnya  pilkades dan hal-hal yang diangap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan  terhadap hasil wawancara, yang terakhir adalah metode dokumentasi dengan cara  mengumpulkan data-data yang ada hubunganya dengan penelitian tersebut.  Sedangkan dalam analisa datanya penelitian ini menggunakan cara deskriptif  kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis semua data yang terkumpul.  Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pemilihan Kepala Desa di  Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen ditinjau dari Pasal 46 ayat (2)  Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang berbunyi pemilihan  Kepala Desa besifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil belum  sepenuhnya terlaksana khususnya pemilihan Kepala Desa yang bersifat jujur dan adil.  Hal ini terbukti dengan adanya politik uang (money politics) dalam pemilihan Kepala  Desa di Desa Tambakrejo dan Desa Rantewringin Kecamatan Buluspesantren  Kabupaten Kebumen. Namun tidak adanya pelaporan, lemahnya pengawasan dan  tidak adanya sanksi yang tegas serta kurangnya kesadaran dari masyarakat sehingga  money politics yang merupakan pelanggaran dalam pemilihan Kepala Desa di  Kecamatan Buluspesantren tidak bisa dibuktikan secara hukum.    
date: 2014-10-15
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: en
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/14510/1/10340088_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf
format: text
language: en
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/14510/2/10340088_bab-ii_sampai_sebelum-bab-terakhir.pdf
identifier:   FATKHAN MASRURI , NIM. 10340088  (2014) PEMILIHAN KEPALA DESA DI KECAMATAN BULUSPESANTREN KABUPATEN KEBUMEN DITINJAU DARI PASAL 46 AYAT (2) PP. NO. 72 TAHUN 2005.  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.