<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PERS\r\nMAHASISWA (LPM) DALAM PROSES PELIPUTAN BERITA\r\nDITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40\r\nTAHUN 1999 TENTANG PERS\r\n"^^ . "Selama ini Lembaga Pers Mahasiswa belum mendapatkan perlindungan\r\nhukum dari pemerintah. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang mengatur\r\ntentang pers pun tidak mengatur mengenai pers mahasiswa. Pasal-pasal yang ada\r\ndi dalamnya mengatur beberapa ketentuan secara umum mengenai pers. Beberapa\r\ndi antaranya ialah tentang kewartawanan, kode etik jurnalistik, organisasi pers,\r\nperusahaan pers, hak jawab, hak koreksi, hak tolak, kewajiban koreksi, hingga\r\nDewan Pers.\r\nNamun Undang-undang tersebut tidak mengatur secara lebih khusus\r\nmengenai pers mahasiswa. Pers mahasiswa sebagai kontrol sosial tidak mendapat\r\nlegitimasi di mata hukum, terutama dari kampus sendiri. Sehingga pers\r\nmahasiswa sering mendapat ancaman di dalam kampus sendiri, seperti tidak akan\r\ndiberi biaya atau dana untuk penerbitan dari rektorat, tidak diberi nilai bagi para\r\npegiat pers mahasiswa dari dosen tertentu, hingga ancaman pembredelan institusi\r\nlembaga pers mahasiswa itu sendiri.\r\nUndang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menjadi tinjauan utama dalam\r\npenelitian ini karena undang-undang tersebut merupakan peraturan yang berlaku\r\nsampai saat ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dan\r\nwawancara kepada beberapa narasumber dari insan pers umum dan pers\r\nmahasiswa, untuk membahas secara detail mengenai perlindungan hukum bagi\r\npers mahasiswa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.\r\nHasil penelitian yang diperoleh ialah Undang-Undang Nomor 40 Tahun\r\n1999 tidak memberi perlindungan hukum bagi pers mahasiswa. Beberapa pasal di\r\nantaranya adalah pasal mengenai wartawan dan kode etik jurnalistik, hak tolak,\r\nhak jawab, hak koreksi, organisasi pers, perusahaan pers, dan Dewan Pers. Dari\r\nbeberapa pasal dalam Undang-Undang tersebut, pers mahasiswa tidak mendapat\r\ntreatment atau perlakuan khusus dari Undang-Undang tersebut. Oleh sebab itu\r\npers mahasiswa tidak mempunyai alat legitimasi kuat dalam menghadapi\r\npersoalan hukum yang terjadi atas sengketa pers. Sudah saatnya pemerintah\r\nmemberikan jaminan perlindungan hukum kepada pers mahasiswa dalam bentuk\r\nUndang-Undang yang mengatur pers mahasiswa. Dengan demikian, perlindungan\r\nkemerdekaan pers di dalam dunia pendidikan dapat terjamin.\r\n\r\n"^^ . "2014-10-28" . . . . "UIN SUNAN KALIJAGA"^^ . . . "FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA"^^ . . . . . . . . . "NIM. 09370011"^^ . "IBNO HAJAR "^^ . "NIM. 09370011 IBNO HAJAR "^^ . . . . . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PERS\r\nMAHASISWA (LPM) DALAM PROSES PELIPUTAN BERITA\r\nDITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40\r\nTAHUN 1999 TENTANG PERS\r\n (Text)"^^ . . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PERS\r\nMAHASISWA (LPM) DALAM PROSES PELIPUTAN BERITA\r\nDITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40\r\nTAHUN 1999 TENTANG PERS\r\n (Text)"^^ . . . "09370011_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf"^^ . . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PERS\r\nMAHASISWA (LPM) DALAM PROSES PELIPUTAN BERITA\r\nDITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40\r\nTAHUN 1999 TENTANG PERS\r\n (Other)"^^ . . . . . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PERS\r\nMAHASISWA (LPM) DALAM PROSES PELIPUTAN BERITA\r\nDITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40\r\nTAHUN 1999 TENTANG PERS\r\n (Other)"^^ . . . . . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PERS\r\nMAHASISWA (LPM) DALAM PROSES PELIPUTAN BERITA\r\nDITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40\r\nTAHUN 1999 TENTANG PERS\r\n (Other)"^^ . . . . . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PERS\r\nMAHASISWA (LPM) DALAM PROSES PELIPUTAN BERITA\r\nDITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40\r\nTAHUN 1999 TENTANG PERS\r\n (Other)"^^ . . . . . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PERS\r\nMAHASISWA (LPM) DALAM PROSES PELIPUTAN BERITA\r\nDITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40\r\nTAHUN 1999 TENTANG PERS\r\n (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PERS\r\nMAHASISWA (LPM) DALAM PROSES PELIPUTAN BERITA\r\nDITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40\r\nTAHUN 1999 TENTANG PERS\r\n (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PERS\r\nMAHASISWA (LPM) DALAM PROSES PELIPUTAN BERITA\r\nDITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40\r\nTAHUN 1999 TENTANG PERS\r\n (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PERS\r\nMAHASISWA (LPM) DALAM PROSES PELIPUTAN BERITA\r\nDITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40\r\nTAHUN 1999 TENTANG PERS\r\n (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #14541 \n\nPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PERS \nMAHASISWA (LPM) DALAM PROSES PELIPUTAN BERITA \nDITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 \nTAHUN 1999 TENTANG PERS \n\n\n" . "text/html" . . . "Perdata Islam"@en . .