%A NIM. 05360038 AGUS ROMADONI 
%O PEMBIMBING:
1. Dr. Ahmad Yani Anshori, M. Ag.
2. Sri Wahyuni S.Ag., M.Ag., M.Hum.

%T KEWENANGAN DPR ERA REFORMASI (STUDI PERBANDINGAN DENGAN MAJELIS SYURA ISLAMI REPUBLIK ISLAM IRAN)
%X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dan Majelis Syura
Islami Republik Islam Iran adalah lembaga legislatif, lembaga perwakilan rakyat
yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Namun lembaga tersebut memiliki
kewenangan yang melebihi atau terbatasi dalam menjalankan kekuasaanya,
termasuk dalam menjalankan bersama lembaga lain. Setelah adanya amandemen
UUD 1945, DPR memiliki kewenangan yang sederajat dengan lembaga lainnya
dengan prinsip pemisahan kekuasaan agar konsep checks and balances bisa
berjalan dengan mengendalikan dan mengimbangi lembaga lainnya. Berbeda
dengan Republik Islam Iran ini memakai konsep wilayatul faqih, bahwa Majelis
Syura Islami dalam kewenangannya harus mendapat persetujuan dari Dewan
Pengawal dalam membuat undang-undang, sehingga dalam kewenangannya
terbatasi adanya Dewan Pengawal. Bila dilihat kewenangan tersebut, Dewan
Perwakilan Rakyat era reformasi dan Majelis Syura Islami juga memiliki
hubungan tata kerja yang berbeda pula tetapi kekuasaannya berlandaskan dari
konsep negara yang dipakai.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (libary research), yaitu
penelitian yang sumber datanya diambil dari buku-buku dan tulisan sebagai
sumber utama. Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif-analisis-komparatif,
yaitu jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan
mengadakan perincian terhadap objek yang diteliti dengan jalan menggambarkan,
memilah-milah serta membandingkan antara pengertian satu dengan pengertian
yang lain, sehingga dalam objek penelitian dapat diketahui secara lebih tajam
dalam memahami adanya persamaan dan perbedaan dalam obyek penelitian.
Dari penelitian ini dihasilkan bahwa adanya perbedaan kewenangan antara
Dewan Perwakilan Rakyat era reformasi dengan Majelis Syura Islami.
Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat era reformasi adalah membuat undangundang
(fungsi legislasi), menetapkan belanja negara (fungsi budgeting) dan
pengawasan (fungsi control). Tetapi presiden hanya bisa mengajukan undangundang,
dan bila undang-undang dari DPR tanpa persetujuan dari Presiden bias
sah dan berlaku (Pasal 20 ayat (4)). Tetapi berbeda dengan Majelis Syura Islami
yang harus mendapatkan persetujuan dengan Dewan Pengawal setelah
menetapkan undang-undang dengan Presiden, sebab Dewan Pengawal
mempunyai wewenang dalam mengawasi pembuatan undang-undang agar tidak
melenceng atau keluar dari prinsip agama. Dalam hubungan tata kerja antar
lembaga, Dewan Perwakilan Rakyat era reformasi sudah dapat mengimbangi dan
lebih berkoordinatif dengan lembaga lain. Karena prinsip yang dipakai adalah
pemisahan kekuasaan dengan menerapkan mekanisme checks and balances,
begitu juga dengan Majelis Syura Islami sudah dapat mengimbangi kekuatan dari
lembaga lain, dengan memakai konsep wilayatul faqih yang berindikasi ke arah
mekanisme cheks and balances. Indikasinya adalah dapat mengimbangi lembaga
eksekutif, legislatif dan yudikatif.
%K Demokrasi, politik
%D 2014
%I UIN SUNAN KALIJAGA
%L digilib14626