TY  - THES
N1  - OLEH : 
PEMBIMBING : 
M. MISBAHUL MUJIB, S. Ag, M. Hum. 
dan 
 FAISAL LUQMAN HAKIM, SH, M. Hum. 

ID  - digilib14791
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/14791/
A1  - DARMAWAN FEBRI PADMONO  , NIM. 10340002 
Y1  - 2014/10/20/
N2  - Perlindungan konsumen merupakan salah satu perkembangan hukum di Indonesia, hal ini dianggap perlu pada zaman sekarang ini, karena saat ini banyak sekali dijumpai kasus-kasus pelanggaran konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha, antara lain masalah yang menyangkut mutu barang, harga barang, kualitas produk yang tidak menjamin keamanan konsumen, persaingan curang, pemalsuan, penipuan, periklanan yang menyesatkan. Hal tersebut tidak saja merugikan keselamatan konsumen, namun juga merugikan konsumen secara finansial. Maka dari itu lahirlah Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang memuat ketentuan terkait pelaksanaan perlindungan konsumen di Indonesia, serta mencakup hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen. Dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) berkewajiban untuk mensosisalisasikan dengan jelas dan detail mengenai layak atau tidaknya suatu produk untuk dikonsumsi kepada konsumen atau khalayak ramai. Berdasar uraian tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu: 1.bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas penjaminan mutu makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM DIY terhadap produk makanan yang beredar di pasaran ditinjau dari UUPK serta 2.Apa kendala yang dialami oleh Balai Besar POM DIY dalam menangani kasus produk makanan berbahaya yang beredar di pasaran? 
Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian berupa penelitian lapangan (field research) yang bersumber dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh langsung di Balai Besar POM DIY. Pendekatan yang digunakan yuridis-empiris, yang artinya penelitian ini dikaji dengan menekankan penemuan fakta-fakta di lapangan yang kemudian dijadikan penulis sebagai data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan kenyataan yang ada. Sifat dari penelitian ini yaitu deskriptif analitis. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan oleh Balai Besar POM DIY telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal tersebut dapat dilihat dari Balai Besar POM DIY telah melakukan tugas dan kewenangan terhadap peredaran makanan yang beredar di pasaran. Adapun kendala yang dialami oleh Balai Besar POM DIY antara lain : 1.kurangnya sarana pendukung untuk melakukan sarana distribusi, 2.kurang optimalnya dalam menangkap pelaku utama dalam menangani kasus peredaran makanan dipasaran serta 3.lemahnya kepedulian dan pengetahuan masyarakat dalam menjaga/melindungi dari produk-produk makanan yang berbahaya.

PB  - UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
M1  - skripsi
TI  -  PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN 
ATAS PENJAMINAN MUTU MAKANAN YANG BEREDAR DI PASARAN OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 

AV  - restricted
ER  -