@phdthesis{digilib14794,
           month = {October},
           title = {TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR
OLEH APARAT PENEGAK HUKUM
(STUDI PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR: 71/PID.SUS/2013/PN.YK)},
          school = {UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA},
          author = {NIM.  10340189 AGUS MUZAQI},
            year = {2014},
            note = {DOSEN PEMBIMBING:
FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.
-	AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/14794/},
        abstract = {Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi anak berperan
sangat strategis sebagai penentu suksesnya suatu bangsa. Tindak pidana
pencabulan terhadap anak dibawah umur semakin menggejala dan meningkat
kuantitas terjadinya dalam masyarakat, sehingga menjadikan kesadaran
masyarakat pun semakin tinggi akan pentingnya penanganan tindak pidana
pencabulan. Begitu juga Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai
salah satu alat negara dalam pemeliharaan keamanan, ketertiban, perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan bagi masyarakat sangat penting peranannya untuk
melindungi anak dari tindak pidana pencabulan. Namun ironis, fakta berbicara
lain dengan adanya oknum polisi yang menjadi pelaku tindak pidana pencabulan
terhadap anak di bawah umur seperti yang penyusun temukan dalam putusan
majelis hakim PN Yogyakarta Nomor 71/Pid.Sus/2013/PN.Yk. Hal inilah yang
membuat penyusun sangat tertarik untuk menganalisa putusan tersebut guna
mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap
polisi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur ditinjau dari UU
Perlindungan Anak dan KUHP.
Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) yang
menggunakan metode deskriptif analitik melalui pendekatan undang-undang
(statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data primer
berupa putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 71/Pid.Sus/2013/PN.Yk
dan hasil interview dengan majelis hakim. Data sekunder diperoleh melalui studi
kepustakaan hukum, kemudian dianalisis secara kualitatif.
Hasil Penelitian: Pertimbangan majelis hakim dalam putusan Nomor
71/Pid.Sus/2013/PN.Yk didasarkan pada Pertimbangan Yuridis dan Non-Yuridis.
Pertimbangan Yuridis antara lain: dakwaan penuntut umum, keterangan para
saksi, keterangan terdakwa, pasa-pasal peraturan hukum pidana, dan hal-hal
yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Sedangkan Pertimbangan Non-
Yuridis diantaranya: latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa,
keadaan ekonomi terdakwa, dan akibat perbuatan terdakwa. Hasil penelitian juga
menyimpulkan bahwa majelis hakim dalam meneliti, menggali dan menemukan
kebenaran materiil dalam putusan Nomor 71/Pid.Sus/2013/PN.Yk kurang berani
dan kurang tegas mempersalahkan terdakwa, sehingga Pasal 81 ayat (1) UU
Perlindungan Anak yang ancaman hukuman pidananya lebih berat tidak
diterapkan, majelis hakim lebih memilih menerapkan Pasal 290 ayat (2) KUHP
yang ancaman hukuman pidananya relatif lebih ringan. Padahal terdakwa
merupakan seorang polisi aktif yang sedang memangku jabatan sebagai polisi
penegak, pelindung, dan pengayom masyarakat, serta korban merupakan anak di
bawah umur, sudah selayaknya majelis hakim menerapkan pasal yang ancaman
pidananya lebih berat untuk memberikan efek jera kepada terpidana demi
tercapainya rasa keadilan, keamanan, dan ketertiban bagi masyarakat luas. Majelis
hakim juga kurang mempertimbangkan Pasal 52 KUHP tentang hal-hal yang
memberatkan pidana bagi terdakwa yang melakukan tindak pidana ketika
memangku jabatan (ambtelijk hodanigheid) dan berpendidikan, pasal tersebut
memerintahkan adanya penambahan pidana sepertiga dari pidana maksimal.}
}