%A NIM. 10350010 PINTA ZUMROTUL ‘IZZAH 
%O PEMBIMBING:
Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, MA.

%T SENGKETA WARIS ANTAR AHLI WARIS PENGGANTI
DI PENGADILAN AGAMA BLITAR PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM
ISLAM (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1408/PDT.G/2011/PA.BL)

%X Ahli waris pengganti adalah seseorang yang pada awalnya tidak
berkedudukan sebagai ahli waris, namun disebabkan orang tuanya meninggal
lebih dulu dari pewaris maka ia dapat menjadi ahli waris menggantikan
kedudukan orang tuanya. Dengan munculnya persoalan baru tersebut, Indonesia
sebagai negara hukum melakukan langkah baru guna mengakomodirnya dengan
dilahirkannya kompilasi Hukum Islam, yang di dalamnya terdapat pasal-pasal
yang membahas kaitannya dengan hukum Islam.
Penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana penerapan pasal dalam
KHI khususnya pasal 185 tentang ahli waris pengganti yang diterapkan oleh
majelis hakim dengan melihat perbedaan pendapat yang terjadi. Di antara perkara
kewarisan yang diajukan ada satu perkara dengan No. 1408/Pdt.G/2011/PA.BL,
yang membahas tentang ahli waris pengganti. Fokus utama skripsi ini antara lain,
pertama, untuk menjelaskan proses pemeriksaan dan putusan perkara kewarisan
antar ahli waris pengganti di Pengadilan Agama Blitar. Kedua, mengidentifikasi,
menganalisis dan menjelaskan pertimbangan dan dasar hukum putusan perkara
kewarisan ahli waris pengganti di Pengadilan Agama Blitar dilihat dari aturan
normatif yang ada dalam KHI. Penelitian ini juga mengkaji masalah garis hukum
yang ada dalam perkara tersebut dapat diterapkan, dilihat dari perspektif KHI dan
perbedaan pendapat yang ada.
Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian library research yang
bersifat deskriptif analitik. Melalui pendekatan yuridis-normatif serta
menggunakan metode deduktif. Pokok masalah pada skripsi ini adalah bagaimana
majelis hakim menyelesaikan perkara dan pertimbangan serta dasar hukum yang
digunakan. Apakah dari materi hukum yang digunakan majelis hakim sama atau
berbeda dengan aturan yang ada, khususnya KHI.
Hasil penelitian menjelaskan bahwa, dalam perkara tersebut melalui
pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa perkara gugatan ini tidak dapat
diterima, disebabkan oleh kurangnya para pihak. Majelis hakim menjelaskan
adanya keterkaitan dengan persoalan ahli waris pengganti, hal ini terlihat
dicantumkannya pasal 185 KHI dalam dasar hukum yang digunakan majelis
hakim dalam putusannya. Hal ini terjadi terjadi disebabkan adanya perluasan
makna yang dipahami oleh majelis hakim terkait materi ahli waris pengganti yang
terdapat dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan yang
diajukan oleh para pihak dapat dikategorikan dalam permasalahan kewarisan ahli
waris pengganti.


%D 2014
%I UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
%L digilib14805