%A NIM.  10350044 HAFIDZ RIDHO
%O PEMBIMBING:
DR. H. AGUS MOH. NAJIB, M.Ag.
%T KEHARUSAN PERCERAIAN DI SIDANG PENGADILAN
DALAM PASAL 115 KHI
(TINJAUAN MAQASHID SYARI’AH)
%X Perceraian atau talak adalah lepasnya ikatan perkawinan antara suami dan
isteri. Talak dijatuhkan dalam bentuk ucapan (shigat talak) dengan sadar dan tanpa
paksaan, serta disengaja oleh suami yang dimaksudkan kepada istri. Kalimat ucapan
talak dapat berupa kalimat yang jelas maupun sindiran yang dimaksudkan untuk
menjatuhkan talak. Talak bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, oleh karena itu
talak tidak akan terjadi kecuali setelah adanya ikatan perkawinan yang sah. Talak
dianggap sah ketika rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Talak merupakan hak penuh
bagi suami, suami berhak menjatuhkan talak kepada istrinya di mana saja untuk
mengakhiri hubungan perkawinan. Hal itu berbeda dengan syarat perceraian dalam
KHI yang terdapat di pasal 115 yang berbunyi: Perceraian hanya dapat dilakukan di
depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan
tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Keterangan “hanya dapat”
mengandung makna jalan satu-satunya dan tidak ada yang lain, menunjukkan makna
keharusan. Dengan demikian alasan KHI dalam mengharuskan perceraian di sidang
pengadilan penyusun meninjau dengan pendekatan maqashid syari’ah yang
diharapkan pada akhirnya akan memberikan kepastian hukum.
Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini merupakan penelitian
kepustakaan (Library Research) dan bersifat deskriptif analitik. Pengumpulan data
menggunakan telaah literatur atau dokumentasi dan sumber-sumber yang
mendukung, kemudian data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Pendekatan
yang digunakan adalah pendekatan filsafat hukum Islam, dengan pendekatan
maqashid syari’ah yang didasari dengan teori maslahah.
Dari penelitian yang ada, dapat disimpulkan bahwa tinjauan maqashid
syari’ah tentang keharusan perceraian di sidang pengadilan yang terdapat pada Pasal
115 KHI merupakan salah satu upaya pemerintah yang bertujuan untuk
meminimalisir terjadinya perceraian dan menertibkan pelaksanaan talak. Dengan ini
yang dimaksud dalam Pasal 115 KHI adalah peran dalam Mediasi sebagai juru damai.
Pengadilan Agama juga berperan sebagai saksi perceraian. Dengan peran tersebut
keharusan perceraian di sidang Pengadilan Agama selaras dengan tujuan dari syari’at
untuk memelihara dan menjaga eksistensi dari ad-darurīyat al-khāmsah dalam
menjaga agama (hifz ad-din). Melindungi hak-hak istri merupakan salah satu upaya
untuk mememelihara dan menjaga jiwa, karena batas dari setiap hak yang dimiliki
setiap orang adalah hak orang lain (hifz an-nafs). Kepastian hukum tentang kewajiban
dalam memelihara dan menjaga anak untuk hidup hingga dewasa (hifz an-nafs),
tanggung jawab atas pendidikan anak (hifz al-‘aql) dan kepastian hukum tentang
pemenuhan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri selama masa iddah dan
anak hingga dewasa setelah terjadinya perceraian (hifz al-mal). Dengan demikian
keharusan perceraian di sidang pengadilan dalam pasal 115 KHI telah memenuhi
beberapa unsur dari ad-darurīyat al-khāmsah diharapkan mampu memberikan
kemaslahatan kepada seluruh umat muslim di Indonesia.
%D 2014
%I UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
%L digilib15075