TY  - THES
N1  - Pembimbing :  Dr. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag
ID  - digilib15100
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/15100/
A1  - QOSIM KHOIRI ANWAR  , NIM.  1220310005
Y1  - 2014/08/26/
N2  - Bermula dari tanah wakaf kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama
(PCNU). Rumah Sakit Muslimat Ponorogo (RSMP) didirikan sekitar tahun 1986,
bertujuan sebagai lembaga pelayanan jasa kesehatan yang bersifat keagamaan
dengan mengusung visi, misi dan moto sebagai lembaga yang menerapkan nilainilai
keislaman dalam memberikan pelayanannya. Dalam menjalankan aktivitas
bisinisnya, RSMP menerapkan lima fungsi menejemen: (1). Merencanakan; (2)
Mengorganisasikan; (3) Membudayakan; (4) Memasarkan; (5) Mengawasi. Selain
itu, RSMP juga menerapkan kebijakan pemotongan biaya jasa pelayanan
kesehatan bagi pasien yang memiliki Kartu Warga Nahdlatul Ulama
(KARTANU) yang diakui sebagai salah satu kegiatan sosial atau Corporate
Social Responsibility (CSR) rumah sakit terhadap pasien.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum terhadap kibajakan
KARTANU yang diterapkan oleh RSMP serta aktivitas menejemen bisnisnya
ditinjau dari hukum bisnis Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan
normatif. Adapun sumber data penelitian diantaranya adalah: pengurus rumah
sakit, pengurus yayasan dan pasien serta dokumen-dokumen yang relevan dengan
penelitian ini. data-data tersebut selanjutnya diolah dan dianalisa secara kualitatif
dengan menggunakan metode berpikir deduktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan RSMP
terhadap pemotongan biaya jasa pelayanan bagi pasien yang memiliki
KARTANU terwujud dalam keenam nilai etika: nilai dakwah, kepedulian,
khilafah, keadilan, ekonomi (profit dan benefit) dan ukhuwah (persaudaraan).
Sedangkan dari segi maslahah, terwujud dalam lima karakteristik bisnis syariah
sebagaimana maksud dalam qashdu syari? yaitu: menjaga agama, jiwa, akal,
keturunan dan harta. Adapun kebijakan terkait dengan surat rekomendasi dari
PCNU maupun PMWCNU sebagai pengganti dari kebijakan KARTANU, belum
tersosialisasikan melalaui media internet/website maupun media cetak/brosur. Hal
itu dikarenakan sumber daya di rumah sakit yang kurang memadai, fakta
menunjukkan bebarapa pasien belum mengetahui secara jelas dengan status
kebijakan dan mekanisme dalam memperoleh KARTANU maupun surat
rekomendasi. Mekanisme dalam memperoleh surat rekomendasi hendaknya
dievaluasi karena tergolong rumit serta menyusahkan jika dibandingkan dengan
jumlah nilai pemotongan biaya. Meskipun jumlah nilai pemotongan biaya
tergolong sedikit (kecil) bagi masayarakat yang berpenghasilan lebih, namun
keberadaan surat rekomendasi sebagai pengganti kebijakan KARTANU cukup
membantu bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, dan sangat
memungkinkan untuk terbebas dari oknum yang hendak memanfaatkan secara
negatif terhadap fasilitas tersebut.

PB  - UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
M1  - masters
TI  - FILANTROPI RUMAH SAKIT MUSLIMAT PONOROGO
(STUDI TERHADAP PROGRAM KEBIJAKAN KARTANU)

AV  - restricted
ER  -