<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN\r\nPENCABUTAN HAK MEMILIH DAN DIPILIH DALAM JABATAN\r\nPUBLIK DJOKO SUSILO"^^ . "Korupsi adalah perbuatan melawan hukum menyalahgunakan wewenang,\r\nmenyuap penegak hukum atau pegawai pemerintahan untuk mengambil kebijakan\r\nyang menguntungkan, sehingga dapat melancarkan urusan demi kepentingan\r\npribadi atau kepentingan golongannya. Untuk memberantas kejahatan korupsi\r\nharus diterapkan sanksi yang tegas agar terjadi akumulasi efek jera bagi pelaku\r\ntindak korupsi, sekaligus diharapkan dapat meredam siapapun untuk tidak\r\nberurusan dengan kejahatan korupsi. Salah satu upaya adalah dengan pidana\r\ntambahan pencabutan hak tertentu yang diatur dalam UU Tipikor dan KUHP.\r\nDjoko Susilo adalah terpidana pertama yang divonis dengan pidana tambahan\r\npencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Penjatuhan pidana\r\ntambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik pada kasus\r\nkorupsi masih tergolong baru, sehingga tulisan ataupun penelitian mengenai hal\r\nini belum banyak. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk mengkaji penjatuhan\r\npidana tambahan tersebut.\r\nPokok pembahasan dalam penelitian ini adalah apakah penjatuhan pidana\r\ntambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik pada kasus\r\nDjoko Susilo telah sesuai dengan Pasal 38 KUHP dan bagaimana penjatuhan\r\npidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik pada\r\nkasus Djoko Susilo dilihat dari perspektif HAM. Untuk menjawab permasalahan\r\ndiatas maka metode penelitian yang digunakan adalah Kepustakaan dengan\r\nmenggunakan pendekatan Yuridis-Normatif yaitu pendekatan penelitian terhadap\r\nperaturan perundang-undangan kemudian dikomparasi dengan vonis penjatuhan\r\npidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik Djoko\r\nSusilo. Kemudian menganalisis vonis pencabutan hak memilih dan dipilih dalam\r\njabatan publik Djoko Susilo dengan menggunakan Teori Negara Hukum, Teori\r\nHAM, Teori Pemidanaan, Teori Yuridis, dan Teori Hukum Progresif.\r\nDari hasil penelitian, majelis hakim dalam menjatuhan pidana tambahan\r\npencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik Djoko Susilo tidak\r\nmencantumkan berapa lama hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik itu\r\ndicabut. Sedangkan dalam Pasal 38 KUHP mengatur jika dilakukan pencabutan\r\nhak, hakim harus menentukan lamanya pencabutan hak tersebut. Akibatnya Djoko\r\nSusilo tidak dapat menggunakan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publiknya\r\nuntuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik seumur hidup meskipun telah\r\nbebas dari hukuman penjara yang telah dijalaninya. Pencabutan hak memilih dan\r\ndipilih dalam jabatan publik yang diterapkan terhadap Djoko Susilo ini termasuk\r\nterobosan baru dalam memberantas korupsi, namun dalam penerapannya jangan\r\nsewenang-wenang dan melanggar HAM. Karena telah mencabut hak memilih dan\r\ndipilih dalam jabatan publik warga negara secara utuh, tanpa membatasinya dalam\r\njangka waktu tertentu seperti yang telah diatur dalam Pasal 38 KUHP.\r\nKedepannya JPU dan Hakim dalam menuntut dan menjatuhkan pidana tambahan\r\npencabutan hak tertentu khususnya pada kasus korupsi, agar lebih memperhatikan\r\nketentuan yang telah diatur dalam Pasal 38 KUHP.\r\nPembimbing : Ahmad Bahiej S.H., M.Hum."^^ . "2015-01-26" . . . . "UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA"^^ . . . "FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA"^^ . . . . . . . . . "NIM. 10340052"^^ . "AJI LUKMAN IBRAHIM"^^ . "NIM. 10340052 AJI LUKMAN IBRAHIM"^^ . . . . . . "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN\r\nPENCABUTAN HAK MEMILIH DAN DIPILIH DALAM JABATAN\r\nPUBLIK DJOKO SUSILO (Text)"^^ . . . "BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf"^^ . . . "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN\r\nPENCABUTAN HAK MEMILIH DAN DIPILIH DALAM JABATAN\r\nPUBLIK DJOKO SUSILO (Text)"^^ . . . "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN\r\nPENCABUTAN HAK MEMILIH DAN DIPILIH DALAM JABATAN\r\nPUBLIK DJOKO SUSILO (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN\r\nPENCABUTAN HAK MEMILIH DAN DIPILIH DALAM JABATAN\r\nPUBLIK DJOKO SUSILO (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN\r\nPENCABUTAN HAK MEMILIH DAN DIPILIH DALAM JABATAN\r\nPUBLIK DJOKO SUSILO (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN\r\nPENCABUTAN HAK MEMILIH DAN DIPILIH DALAM JABATAN\r\nPUBLIK DJOKO SUSILO (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN\r\nPENCABUTAN HAK MEMILIH DAN DIPILIH DALAM JABATAN\r\nPUBLIK DJOKO SUSILO (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN\r\nPENCABUTAN HAK MEMILIH DAN DIPILIH DALAM JABATAN\r\nPUBLIK DJOKO SUSILO (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN\r\nPENCABUTAN HAK MEMILIH DAN DIPILIH DALAM JABATAN\r\nPUBLIK DJOKO SUSILO (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN\r\nPENCABUTAN HAK MEMILIH DAN DIPILIH DALAM JABATAN\r\nPUBLIK DJOKO SUSILO (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN\r\nPENCABUTAN HAK MEMILIH DAN DIPILIH DALAM JABATAN\r\nPUBLIK DJOKO SUSILO (Other)"^^ . . . . . "HTML Summary of #15857 \n\nANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN \nPENCABUTAN HAK MEMILIH DAN DIPILIH DALAM JABATAN \nPUBLIK DJOKO SUSILO\n\n" . "text/html" . . . "Ilmu Hukum" . .