@phdthesis{digilib15865,
           month = {January},
           title = {PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE CALON LEGISLATIF DI SLEMAN
(ANALISIS TERHADAP PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2014
JUNCTO PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2013 JUNCTO
PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2013 TENTANG
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE)},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA},
          author = {NIM. 10340115 MOH. HUDI},
            year = {2015},
            note = {PEMBIMBING:
1. Dr. SITI FATIMAH, S. H., M. Hum.
2. NURAINUN MANGUNSONG, S. H., M. Hum.},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/15865/},
        abstract = {Indonesia merupakan negara hukum. Pernyataan tersebut telah tercermin dalam
Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3). Perwujudan dari konsep negara hukum
adalah pemilihan umum calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (calon legislatif) yang dipilih secara
langsung oleh rakyat. Untuk memperkenalkan diri sebagai calon legislatif mereka harus
mempromosikan diri lewat kampanye. Kampanye dapat dilakukan dengan alat peraga
kampanye yang berupa billboard, megatron, reklame kain dan sejenisnya antara lain
spanduk, banner, umbul-umbul, dan rontek, neonbox, selebaran, berjalan, udara, suara,
film.slide, peragaan, dengan cahaya, tine plate, baliho, dan shop sign. Pemasangan alat
peraga kampanye harus sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 Tentang
Pemasangan Alat Peraga Kampanye, namun di lapangan pemasangan alat peraga
kampanye kurang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014. Berdasarkan
keadaan tersebut penyusun mencoba mengkaji apakah pemasangan alat peraga kampanye
Calon Legislatif Tahun 2014 sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014,
faktor penghambat dalam pelaksanaan pemasangan alat peraga kampanye, serta apa
sanksi terhadap pelanggaran tersebut?.
Penelitian ini menggunakan metode field research (penelitian lapangan) yang
bertujuan untuk mengetahui masalah-masalah tertentu dengan pendekatan studi yuridis.
Analisis data dilakukan secara kualitatif. Kerangka berfikir yang digunakan adalah
kerangka berfikir secara deduktif untuk membangun perspektif kebenaran hukum.
Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari lokasi
penelitian dengan cara wawancara, menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan
menelusuri Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, skripsi,
internet dan lain-lain, serta menggunakan data tersier yang bersifat menunjang bahan
hukum primer dan sekunder seperti Kamus-kamus Bahasa Inggris, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Kamus Hukum, ensiklopedia dll.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemasangan Alat Peraga Kampanye Calon
Legislatif kurang efektif berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014, karena
masih banyak Partai Politik dan calon legislatif yang melanggar perizinan, wajib
mendapatkan rekomendasi dari Kantor Kesatuan Bangsa, pemasangan billboard satu unit
untuk satu desa, pemasangan alat peraga kampanye pada fasilitas umum, lingkungan
gedung pemerintahan, lembaga pendidikan, di tempat pelayanan kesehatan atau rumah
sakit, pasar, tempat ibadah, stadiun, di tiang listrik, tiang telepon, pohon, gapura, tiang
alat pengatur isyarat lalu lintas, tiang reklame dan menara. Adapun faktor penghambat
dalam pelaksanaan pemasangan alat peraga kampanye adalah kurangnya media
konstruksi alat peraga kampanye milik Pemerintah Kabupaten Sleman, jika dibanding
dengan jumlah partai politik dan calon lagislatif. Partai politik dan calon lagislatif kurang
memahami substansi yang ada di peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan
Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2014. Pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas
Pemilu tidak dilakukan setiap hari sehingga masih ada celah bagi partai politik atau calon
legislatif untuk memasang alat peraga kampanye. Sanksi yang diberikan apabila partai
politik atau calon legislatif melanggar ketentuan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014
akan dilakukan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan rekomendasi
dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum dalam bentuk tindakan pembongkaran,
pencabutan dan atau pemindahan alat peraga kampanye dengan memberitahukan terlebih
dahulu kepada peserta pemilihan umum supaya tercipta keadaan yang kondusif.}
}