TY  - THES
N1  - PEMBIMBING:
Drs. SUPRIATNA., M.Si
ID  - digilib15892
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/15892/
A1  - SAIFAN DZULQARNAIN, NIM. 09350055
Y1  - 2015/01/26/
N2  - Seorang suami yang hendak melakukan poligami, wajib meminta persetujuan
isterinya dan terutama izin dari Pengadilan Agama agar perkawinan poligaminya itu
sah dan memiliki kekuatan hukum. Dasar pemberian izin poligami dari Pengadilan
Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
Ketika perkawinan poligami itu tidak mendapat persetujuan atau tidak diketahui oleh
sang isteri dan tidak mendapatkan izin dari Pengadilan, maka perkawinannya itu
dapat diajukan ke Pengadilan Agama untuk dibatalkan karena sebuah alasan yang
kuat. Dengan melihat kasus seperti itu Pengadilan Agama memutus perkara
pembatalan perkawinan poligami dengan pemalsuan identitas karena sang suami
memalsukan identitasnya menjadi jejaka agar bisa melangsungkan poligami. Pokok
permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pembuktian dan pertimbangan
hukum yang dipakai majelis hakim untuk memutus perkara tersebut, serta bagaimana
tinjauan hukum Islam terhadap putusan No. 995/Pdt.G/2012/PA.Cmi.
Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library
research). Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan secara terinci objek yang
diteliti, yaitu putusan pembatalan perkawinan poligami karena pemalsuan identitas,
untuk kemudian dianalisis dengan kerangka teoritik yang telah dirumuskan.
Pendekatan yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu cara mendekati masalah
yang diteliti dengan melihat sisi baik dan buruknya berdasarkan sumber Al-Qur?an
dan al-Hadis. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan dilakukan dengan Perundangundangan
yang ada dan sesuai dengan peraturan yang berlaku perihal pembatalan
perkawinan. Analisis dilakukan dengan metode induktif dan deduktif.
Hasil penelitian ini majelis hakim memutuskan perkara ini dengan verstek,
karena Tergugat I dengan Tergugat II tidak dapat hadir dalam persidangan. Bahwa
pertimbangan hukum menurut majelis hakim, pernikahan yang dilakukan antara
Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah bertentangan dengan ketentuan perundangundangan
yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 3, 4, dan 9 jo
Pasal 56, 57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam. Dalam tinjauan hukum Islam
mengenai dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor
995/Pdt.G/2012/PA.Cmi tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas
dalam perkawinan poligami merupakan putusan yang berlandaskan kemaslahatan.
PB  - UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
M1  - skripsi
TI  - TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS
DALAM PERKAWINAN POLIGAMI
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CIMAHI NOMOR
995/Pdt.G/2012/PA.Cmi)
AV  - restricted
ER  -