%A NIM.  10380054 SURADI
%O DR. RIYANTA, M. Hum
%T TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BUWUHAN
DALAM PELAKSANAAN HAJATAN
( STUDI DI DESA KENDAYAKAN KECAMATAN TERISI
KABUPATEN INDRAMAYU )
%X Sumbangan buwuhan dalam akad tabarru’ merupakan perwujudan akad
menyangkut non profit transaction (transaksi nirlaba) atau pemberian tanpa
kompensasi, begitupun juga penerapan sumbangan buwuhan dalam pelaksanaan
hajatan di Desa Kendayakan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu. Dalam
realitasnya adanya keharusan ṣāhibul hajat untuk mengembalikan buwuhan
yang diterimanya kepada para penyumbang ketika mereka menggelar hajatan.
Sumbangan seperti ini memiliki resiko yang sangat tinggi ketika ṣāhibul hajat
harus mengembalikan buwuhan kepada para penyumbang dalam satu waktu.
melihat permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam
tentang bagaimana praktik buwuhan dan bagaimana akad yang digunakan dalam
praktik buwuhan di Desa Kendayakan.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), data
diperoleh langsung dari lapangan dengn teknik pengumpulan data menggunakan
wawancara, dokumentasi, observasi dan studi kepustakaan. sifat penelitian ini
deskriptif analitik yaitu menggambarkan secara jelas, faktual, cermat dan tepat
mengenai praktik buwuhan di Desa Kendayakan. Adapun pendekatannya
normatif hukum Islam dengan menggunakan teori akad dengan dilakukannya
hal tersebut maka peneliti dapat menentukan sah atau tidaknya akad tabarru’
pada praktik buwuhan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara
berfikir deduktif yaitu untuk menganalisa data yang umum kemudian ditarik
kesimpulan yang bersifat khusus dan dijadikan pertimbangan dasar hukum
adanya kewajiban mengembalikan sumbangan dalam sistem buwuhan
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: adanya keharusan
mengembalikan buwuhan atau adanya kewajiban untuk menunaikan buwuhan
tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syari’ah yaitu al-Qur’an dan hadis.
dengan alasanan bahwa akad buwuhan tersebut telah berubah status hukumnya
dari akad tabarru’ menjadi akad utang-piutang dan perubahan tersebut
dikehendaki dan dipahami oleh masyarakat Desa Kendayakan secara umum,
serta praktik buwuhan tersebut telah menjadi kontrak sosial dalam masyarakat
sebagai utang-piutang bukan lagi sebagai akad tabarru’.
%K Kata Kunci : Indramayu, Akad Tabarru’, Buwuhan.
%D 2015
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%L digilib16006