@phdthesis{digilib16040,
           month = {January},
           title = {PILKADA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG PERSFEKTIF
HUKUM TATA NEGARA ISLAM},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA},
          author = {NIM.  09370025 IMAM MUSTHAFA},
            year = {2015},
            note = {PEMBIMBING:
Drs. M. Rizal Qosim, M.Si},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/16040/},
        abstract = {Undang-Undang No. 22 tahun 2014 yang merupakan Pengganti UU
No. 32 Tahun 2004 adalah bentuk perubahan mekanisme pemilihan kepala
Daerah dari langsung menuju Pilkada tidak langsung. Selama ini pilkada
langsung banyak kekurangan dan penyimpangan, seperti money Politik, anggaran
negara membengkah, dan tidak sedikit dari Kepala Daerah telah terlibat praktik
korupsi. Pilkada langsung dan tidak langsung yang senantiasa menjadi topik
hangat di akhir tahun 2014. Maka penulis mencoba untuk menelaah Pilkada
langsung dan tidak langsung persfektif Hukum Tata Negara Islam. Berhubung ini
adalah kajian politik hukum, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian
ini adalah pendekatan sosiologi-politik-islam, yaitu sebuah pendekatan yang
digunakan untuk mengetahui konfigurasi antara politik dan hukum sesuai dengan
ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam sebuah peraturan atau sumber hukum.
Serta Al-qur?an dan Hadits sebagai sumber dari hukum Islam.
Dalam penilitian ini, penulis menggunakan metode kepustakaan murni.
Semua karya-karya yan terkait dengan penelitian ini dijadikan sebagai bahan
rujukan untuk mengurai Undang-Undang Pilkada. Untuk menganalisis data
penulis menggunakan metode deskriptif-komparatif-analitis.
Hasil yang diperoleh adalah Pilkada langsung dan tidak langsung
memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Tinjauan Pilkada dalam
hukum Islam tidak mempersoalkan dua model Pilkada tersebut tergantung pada
kultur budaya masyarakat dalam sebuah negara. Pilkada dalam Islam tidak baku
melainkan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kebudayaan dan politik yang
berlangsung.}
}