%0 Thesis
%9 Skripsi
%A SEPTI ERMAWATI, NIM. 11360059
%B FAK. SYARI'AH
%D 2015
%F digilib:16647
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%K pemimpin politik perempuan, PKB, PKS
%P 104
%T KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF PARTAI KEBANGKITAN BANGSA ( PKB ) DAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA ( PKS )
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/16647/
%X Politik perempuan selalu menjadi problematika kebangsaan yang selalu  menjadi perbincangan hangat di republik ini. Karena perempuan selalu  dimarginalkan terutama pada wilayah struktural yaitu dengan adanya badan  otonom khusus perempuan, sementara peran peran perempuan belum maksimal  karena keterbatasan sumber daya manusia. Persoalan mengenai hak perempuan  dalam berkiprah di dunia politik menjadi masalah yang kontroversial, terutama  dalam hal perempuan menjadi pemimpin atau kepala negara. Pada sisi lain  kenyataan objektif akan adanya sejumlah perempuan yang memiliki pengaruh  kuat dan memiliki persyaratan objektif di dalam masyarakat menjadi fakta bahwa  perempuan memiliki peluang dan pengaruh besar di dalam masyarakat.  Dari persoalan diatas kajian ini juga dilakukan guna menemukan  bagaimana pandangan politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai  Keadilan Sejahtera (PKS) mengenai kepemimpinan perempuan serta menjelaskan  aspek-aspek yang menjadi kontroversi pemikiran dalam persamaan dan  perbedaan pendapat politik kedua partai mengenai kepemimpinan perempuan.  Jenis penelitian ini menggunakan kepustakaan atau library research,  yaitu melakukan kajian yang merujuk pada data-data yang ada pada referensi.  kemudian menelaah atau mengkaji sumber kepustakaan, khususnya mengenai  kepemimpinan politik perempuan dalam perspektif PKB dan PKS. Sementara  sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis-komparatif dengan menggunakan  pendekatan normative.  Dalam pandangan PKB bolehnya perempuan menjadi kepala negara  berpatokan pada dua pendekatan yaitu melalui pendekatan rujukan dalil-dalil dari  nas-nas al-Qur’an maupun hadist serta pendapat-pendapat para ahli ijtihad. Dan  yang kedua adalah melalui sudut pandang dari pemahaman inti dan substansi  demokrasi dan persamaan hak menurut doktrin-doktrin hukum konvensional atau  kesepakatan-kepsepakatan di luar Islam yang betujuan untuk mengatur hajat  hidup orang banyak yang dalam konteks Indonesia tercover dalam pancasila.  Sementara itu, PKS secara terang-terangan mengharamkan perempuan menjadi  kepala negara, karena ideologi yang digunakan adalah syariat Islam. Namun disisi  lain, kedua partai tersebut sama-sama membolehkan perempuan untuk ikut  berperan aktif dalam ranah perpolitikan. Sedangkan Perbedaan antara kedua partai  ini ialah pola pemahaman syari’at dari elit-elit kedua partai, faktor sejarah, latar  belakang pendidikan dari para elit partai serta perbedaan kondisi sosial budaya.
%Z Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.S.I.,