eprintid: 16784
rev_number: 13
eprint_status: archive
userid: 77
dir: disk0/00/01/67/84
datestamp: 2015-08-11 03:11:28
lastmod: 2015-08-11 03:11:28
status_changed: 2015-08-11 03:11:28
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: AHMAD RIYANTO, NIM. 11370010
title: IMPLEMENTASI PILIHAN LEGISLATIF DAN PILIHAN PRESIDEN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013 PERSPEKTIF MAṢLAHAH
(PERBANDINGAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008)
ispublished: pub
subjects: jin_sy
divisions: jur_jsi
full_text_status: restricted
keywords: Implementasi pilihan Legislatif, pilihan presiden
note: Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A
abstract: Latar belakang penelitian ini adalah
permohonan uji materi oleh Effendi Gazali menurutnya Menurut Pasal 22E ayat (1)
dan (2) UUD 1945, Pemilu dilaksanakan secara LUBER dan JUDIL setiap 5 tahun
sekali dan dalam satu tarikan nafas, untuk memilih DPR, DPD, DPRD serta Pres dan
Wapres. Tetapi UU tersebut telah diimplementasikan menyimpang oleh pembuat UU,
dengan diberlakukannya norma pasal 3 ayat (5) 42/2008 yang berbunyi Pemilu
Pres/Wapres dilaksanakan setelah Pemilu Legislatif. Norma pasal 3 ayat (5) terebut
jelas-jelas menghalangi spirit pelaksanaan Pemilu serentak. Sehingga banyak hak-hak
konstitusional warga negara Indonesia yang telah dirugikan. Maka norma pasal 3 ayat
(5) tersebut harus dahapuskan dan dinyatakan tidak mempunnyai kekuatan hukum
mengikat. kemudian tanggal 23 januari 2014 MK mengabulkan permohonan uji
materi tersebut dengan putusan No. 14/PUU-XI/2013.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan langsung terjun
kelapangan ke KPU. KPU adalah lembaga negara yang berwenang
menyelenggarakan rezim Pemilu. Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif yaitu
proses Pengumpulan datanya dari leteratur-literatur terhadap permasalahan yang
menggambarkan keadaan, kemudian menguraikan pokok permasalahan yang diteliti
secara proporsional dengan proses perbandingan.
Penelitian ini membahas tentang Implementasi Pemilu serentak dan
bagaimana Pemilu tersebut ditinjauan dari perspektif maslahah? Kenapa ditinjau dari
perspektif maslahah, karena menurut para ulama setiap peraturan atau undang-undang
dalam proses pembentukannya harus melihat sisi kemaslahatan umat agar perpu atau
UU tersebut dapat diterima oleh masyarakat dan sesuai dengan perkembangan zaman
selanjutnya serta sesuai dengan cita-cita negara republik Indonesia.
KPU berpendapat bahwa Pemilu serentak sangat baik dan lebih efisien serta
dapat meminimalisir konflik, kemudian untuk tahapan-tahapan Pemilu serentak KPU
belum menetapkan secara pasti, karena masih dalam pembahasan dan juga menunggu
kepastian hukum UU Pemilu Legislatif dan Presiden. Hal selanjutnya adalah tinjauan
maslahah, maslahah melihat ke-2 sistem Pemilu baik secara terpisah atau serentak
sama-sama mengandung kemaslahatan. Pemilu secara terpisah dapat dikatakan
maslahah juga pada zamannya dengan bukti membawa kemajuan berbangsa dan
bernegara sampai saat ini, tetapi dengan kemajuan saat ini, kiranya Pemilu secara
serentak yang sangat dibutuhkan, karena lebih mendorong kemaslahatan masyarakat.
date: 2015-06-01
date_type: published
pages: 155
institution: UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
department: FAK. SYARI'AH
thesis_type: skripsi
thesis_name: other
citation:   AHMAD RIYANTO, NIM. 11370010  (2015) IMPLEMENTASI PILIHAN LEGISLATIF DAN PILIHAN PRESIDEN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013 PERSPEKTIF MAṢLAHAH (PERBANDINGAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008).  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/16784/1/11370010_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/16784/2/11370010_bab-ii_sampai_sebelum-bab-terakhir.pdf