@phdthesis{digilib16797,
           month = {June},
           title = {KUOTA 30\% KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM JABATAN
PUBLIK PERSPEKTIF ETIKA POLITIK ISLAM},
          school = {UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA},
          author = {NIM: 11370023 TRESIA FEBRIANI},
            year = {2015},
            note = {DR. H. M. NUR, S.AG., M.AG.,},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/16797/},
        abstract = {Affirmative action adalah langkah sementara yang digunakan untuk
mencapai kesetaraan bagi kaum marjinal termasuk kesetaraan perempuan
sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 28 H ayat (2) UUD 1945. Tindakan
sementara dilaksanakan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan khususnya
di bidang politik. Allah telah menjelaskan bahwa kedudukan antara perempuan
dan laki-laki adalah sama. Faktanya di Indonesia perempuan seringkali
terpinggirkan dan akses menuju jabatan publik lebih sulit dibanding laki-laki.
Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan affirmative action dengan
memberikan kuota 30\% keterwakilan perempuan. Namun kebijakan 30\%
keterwakilan perempuan menjadi kontroversi. Perempuan menganggap angka
30\% menjadi tidak adil karena bagiannya lebih kecil dibanding laki-laki.
Selanjutnya keterwakilan perempuan ini telah berjalan kurang lebih sepuluh tahun
dan belum pernah terpenuhi dari awal pelaksanaannya. Apakah kuota 30\%
menjadi jawaban keterwakilan perempuan? Etika apa yang digunakan oleh
pemerintah dalam menetapkan angka 30\% keterwakilan perempuan dalam jabatan
publik? Apakah angka 30\% menjadi kuota ideal bagi keterwakilan perempuan?
Metode atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan yuridis yang berpijak pada Undang-undang yang berlaku serta tidak
keluar dari bingkai hukum yang berlaku dalam membahas masalah yang akan
dikaji. Pendekatan nomatif digunakan agar masalah-masalah dalam penelitian
berada dalam lingkaran norma-norma dan kaidah agama, pengumpulan materi
dari beberapa buku yanga terkait akan dijadikan referensi dalam penyusunan
skripsi.
Hasil penelitian adalah kuota 30\% keterwakilan perempuan sudah
waktunya dievaluasi. Karena situasi dan kondisi perempuan di Indonesia
membutuhkan peraturan khusus yang dapat menjamin keberadaannya dalam
jabatan publik. Sistem kuota 30\% menjadi salah satu upaya untuk menjamin
keberadaan perempuan. Namun selama sepuluh tahun kebijakan ini dilaksanakan
belum pernah terpenuhi. Solusi dari kondisi tersebut adalah tidak perlu adanya
kuota 30\% sebab, dengan adanya kuota 30\% fokus dari kebijakan tersebut adalah
kuantitas bukan kualitas. Sehingga kuota yang tujuan awalnya menjadi peluang
berubah menjadi sebuah paksaan.}
}