relation: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/16797/
title: KUOTA 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM JABATAN  PUBLIK PERSPEKTIF ETIKA POLITIK ISLAM
creator: TRESIA FEBRIANI, NIM: 11370023
subject: Peradilan Islam
description: Affirmative action adalah langkah sementara yang digunakan untuk  mencapai kesetaraan bagi kaum marjinal termasuk kesetaraan perempuan  sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 28 H ayat (2) UUD 1945. Tindakan  sementara dilaksanakan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan khususnya  di bidang politik. Allah telah menjelaskan bahwa kedudukan antara perempuan  dan laki-laki adalah sama. Faktanya di Indonesia perempuan seringkali  terpinggirkan dan akses menuju jabatan publik lebih sulit dibanding laki-laki.  Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan affirmative action dengan  memberikan kuota 30% keterwakilan perempuan. Namun kebijakan 30%  keterwakilan perempuan menjadi kontroversi. Perempuan menganggap angka  30% menjadi tidak adil karena bagiannya lebih kecil dibanding laki-laki.  Selanjutnya keterwakilan perempuan ini telah berjalan kurang lebih sepuluh tahun  dan belum pernah terpenuhi dari awal pelaksanaannya. Apakah kuota 30%  menjadi jawaban keterwakilan perempuan? Etika apa yang digunakan oleh  pemerintah dalam menetapkan angka 30% keterwakilan perempuan dalam jabatan  publik? Apakah angka 30% menjadi kuota ideal bagi keterwakilan perempuan?  Metode atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah  pendekatan yuridis yang berpijak pada Undang-undang yang berlaku serta tidak  keluar dari bingkai hukum yang berlaku dalam membahas masalah yang akan  dikaji. Pendekatan nomatif digunakan agar masalah-masalah dalam penelitian  berada dalam lingkaran norma-norma dan kaidah agama, pengumpulan materi  dari beberapa buku yanga terkait akan dijadikan referensi dalam penyusunan  skripsi.  Hasil penelitian adalah kuota 30% keterwakilan perempuan sudah  waktunya dievaluasi. Karena situasi dan kondisi perempuan di Indonesia  membutuhkan peraturan khusus yang dapat menjamin keberadaannya dalam  jabatan publik. Sistem kuota 30% menjadi salah satu upaya untuk menjamin  keberadaan perempuan. Namun selama sepuluh tahun kebijakan ini dilaksanakan  belum pernah terpenuhi. Solusi dari kondisi tersebut adalah tidak perlu adanya  kuota 30% sebab, dengan adanya kuota 30% fokus dari kebijakan tersebut adalah  kuantitas bukan kualitas. Sehingga kuota yang tujuan awalnya menjadi peluang  berubah menjadi sebuah paksaan.
date: 2015-06-10
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: en
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/16797/1/11370023_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf
format: text
language: en
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/16797/2/11370023_bab-ii_sampai_sebelum-bab-terakhir.pdf
identifier:   TRESIA FEBRIANI, NIM: 11370023  (2015) KUOTA 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM JABATAN PUBLIK PERSPEKTIF ETIKA POLITIK ISLAM.  Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA.