eprintid: 16797 rev_number: 10 eprint_status: archive userid: 8 dir: disk0/00/01/67/97 datestamp: 2015-08-11 09:59:33 lastmod: 2015-08-11 09:59:33 status_changed: 2015-08-11 09:59:33 type: thesis metadata_visibility: show creators_name: TRESIA FEBRIANI, NIM: 11370023 title: KUOTA 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM JABATAN PUBLIK PERSPEKTIF ETIKA POLITIK ISLAM ispublished: pub subjects: PB divisions: jur_jsi full_text_status: restricted note: DR. H. M. NUR, S.AG., M.AG., abstract: Affirmative action adalah langkah sementara yang digunakan untuk mencapai kesetaraan bagi kaum marjinal termasuk kesetaraan perempuan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 28 H ayat (2) UUD 1945. Tindakan sementara dilaksanakan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan khususnya di bidang politik. Allah telah menjelaskan bahwa kedudukan antara perempuan dan laki-laki adalah sama. Faktanya di Indonesia perempuan seringkali terpinggirkan dan akses menuju jabatan publik lebih sulit dibanding laki-laki. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan affirmative action dengan memberikan kuota 30% keterwakilan perempuan. Namun kebijakan 30% keterwakilan perempuan menjadi kontroversi. Perempuan menganggap angka 30% menjadi tidak adil karena bagiannya lebih kecil dibanding laki-laki. Selanjutnya keterwakilan perempuan ini telah berjalan kurang lebih sepuluh tahun dan belum pernah terpenuhi dari awal pelaksanaannya. Apakah kuota 30% menjadi jawaban keterwakilan perempuan? Etika apa yang digunakan oleh pemerintah dalam menetapkan angka 30% keterwakilan perempuan dalam jabatan publik? Apakah angka 30% menjadi kuota ideal bagi keterwakilan perempuan? Metode atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis yang berpijak pada Undang-undang yang berlaku serta tidak keluar dari bingkai hukum yang berlaku dalam membahas masalah yang akan dikaji. Pendekatan nomatif digunakan agar masalah-masalah dalam penelitian berada dalam lingkaran norma-norma dan kaidah agama, pengumpulan materi dari beberapa buku yanga terkait akan dijadikan referensi dalam penyusunan skripsi. Hasil penelitian adalah kuota 30% keterwakilan perempuan sudah waktunya dievaluasi. Karena situasi dan kondisi perempuan di Indonesia membutuhkan peraturan khusus yang dapat menjamin keberadaannya dalam jabatan publik. Sistem kuota 30% menjadi salah satu upaya untuk menjamin keberadaan perempuan. Namun selama sepuluh tahun kebijakan ini dilaksanakan belum pernah terpenuhi. Solusi dari kondisi tersebut adalah tidak perlu adanya kuota 30% sebab, dengan adanya kuota 30% fokus dari kebijakan tersebut adalah kuantitas bukan kualitas. Sehingga kuota yang tujuan awalnya menjadi peluang berubah menjadi sebuah paksaan. date: 2015-06-10 date_type: published institution: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA department: FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM thesis_type: skripsi thesis_name: other citation: TRESIA FEBRIANI, NIM: 11370023 (2015) KUOTA 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM JABATAN PUBLIK PERSPEKTIF ETIKA POLITIK ISLAM. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/16797/1/11370023_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/16797/2/11370023_bab-ii_sampai_sebelum-bab-terakhir.pdf