The repository administrator has not yet configured an RDF license.
PEREMPUAN BERPOLITIK PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMA (STUDI TERHADAP KEPUTUSAN BAḤṠUL MASĀ’IL TAHUN 1961, 1997 DAN 1999 M)
Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan Islam tradisional dan senantiasa terlibat dalam wacana keagamaan dan kenegaraan, menyikapi persoalan perempuan berpolitik dengan mengeluarkan keputusankeputusannya melalui Baḥṡul Masā‟il. Ada beberapa keputusan Baḥṡul Masā‟il yang dikeluarkan NU terkait perempuan berpolitik, yaitu: (a) Keputusan Rapat Dewan Partai NU Tahun 1961 di Salatiga yang tidak membolehkan perempuan menjadi kepala desa, kecuali karena darurat; (b) Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes Tahun 1997 di NTB, membolehkan peran publik atau politik perempuan, dengan syarat mempunyai kemampuan dan kapasitas untuk menduduki peran sosial dan politik namun mereka harus tetap ingat akan kodratnya; (c) Keputusan Muktamar Ke-30 di Kediri, yang lebih operasional tentang keadilan dan kesetaraan gender lebih terbuka dalam politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keputusan-keputusan Baḥṡul Masā‟il NU terkait perempuan berpolitik. Bagaimana perbedaan keputusan dari lembaga yang sama yaitu Baḥṡul Masā‟il tentang perempuan berpolitik antara Tahun 1961 dengan Tahun 1997 dan 1999. Sedangkan Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah termasuk jenis penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Kemudian pendekatan yang digunakan adalah uṣūl fiqh sebagai kaca mata untuk melihat data dan Sosio-Historis, yaitu suatu pendekatan masalah dengan melihat latar kesejarahannya. Karena setiap produk pemikiran suatu organisasi pada dasarnya merupakan hasil interaksi si pemikir (Organisasi NU) dengan lingkungan sosio-politik yang mengitarinya. Penelitian ini menghasilkan temuan sebagai berikut: Pertama, keputusan Baḥṡul Masā‟il Tahun 1961 yang tidak membolehkan perempuan berpolitik, yakni menggunakan pemikiran ulama tradisional yang berpegang teguh terhadap pendapat para ulama yang termaktub dalam kitab kuning yang dipahami secara tekstual (dengan metode istinbaṭ qauli), tanpa adanya analisis kritis. Kemudian faktor dinamika sosial politik dalam tubuh NU dan kondisi perempuan yang masih di bawah pengaruh kepemimpinan laki-laki pada saat itu. Kedua, munculnya keputusan Baḥṡul Masā‟il yang progresif di Tahun 1997 dan Tahun 1999 tentang kebolehan perempuan berpolitik yakni dengan menggunakan pemikiran kaum modernis yang dengan paradigma formalistik-tekstualnya telah melakukan revitalisasi fiqh mazhab, yakni tetap menganut pola mazhab dengan melihat perubahan zaman (dengan metode istinbaṭ manhajy). Selain itu, konteks dunia modern yang menuntut elemen seluruh bangsa untuk berpartisipasi baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga, apabila keputusan Baḥṡul Masā‟il Tahun 1961 tetap diterapkan, tidak relevan untuk jangka panjang seiring dengan perubahan zaman.
FAK, SYARI'AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PEREMPUAN BERPOLITIK PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMA (STUDI TERHADAP KEPUTUSAN BAḤṠUL MASĀ’IL TAHUN 1961, 1997 DAN 1999 M) (Text)
PEREMPUAN BERPOLITIK PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMA (STUDI TERHADAP KEPUTUSAN BAḤṠUL MASĀ’IL TAHUN 1961, 1997 DAN 1999 M) (Other)
HTML Summary of #16812 PEREMPUAN BERPOLITIK PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMA (STUDI TERHADAP KEPUTUSAN BAḤṠUL MASĀ’IL TAHUN 1961, 1997 DAN 1999 M)