%A NIM. 10340043 GHISKA FAJARI
%O 1. ISWANTORO, S.H., M.H.
2. NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.
%T PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DALAM HAL
MEMPERLUAS PEMILIKAN SAHAM OLEH MASYARAKAT SEBAGAI
UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMUM
(TINJAUAN ATAS UU NO. 19 TAHUN 2003 TENTANG BUMN)
%X Penyelenggaraan perekonomian nasional merupakan pilar penting dalam
pembangunan suatu negara guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peran
negara sebagai pelaku ekonomi diwujudkan melalui pembentukan Badan Usaha
Milik Negara (BUMN). BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan
negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen dan hasil
privatisasi. Privatisasi merupakan penjualan saham Persero, baik sebagian
maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan
nilai perusahaan, memperbesarkan manfaat bagi negara dan masyarakat, serta
memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat. Sebenarnya privatisasi
diharapkan akan dapat mendorong BUMN meningkatkan kerja dan nilai
perusahaan (corporate value). Privatisasi menuai pro dan kontra dalam
perjalanannya. Hal tersebut menjadi menarik untuk diteliti karena penyebaran
pemilikan saham masyarakat terhadap perusahaan BUMN semakin terbuka, ini
ditunjukan sebagai upaya penghadiran pihak luar (masyarakat) agar turut
berkonstribusi dalam pembenahan perusahaan yang akan menciptakan efisiensi
perusahaan. Selain itu, globalisasi ekonomi juga mempercepat langkah privatisasi
dalam bidang ekonomi. Penelitian ini berusaha melihat secara teoretik bagaimana
Pasal 1 ayat (12) mengenai privatisasi bila ditinjau menurut Pasal 33 ayat (1)
UUD 1945 dan alasan-alasan yang menyebabkan munculnya pasal privatisasi
pada UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN.
Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan
yuridis normatif, sifat penelitian yang digunakan deskritif-analitik. Data diperoleh
melalui penelitian kepustakaan (library research) dan teknik yang digunakan
menganalisa data ialah panalaran deduktif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa secara teoretik, privatisasi memberikan
peluang kepada siapa-pun untuk memiliki saham BUMN, konsep kepemilikan
saham yang individualistik bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) yang
menghendaki bahwa perekonomian Indonesia dibangun atas dasar kebersamaan
dan asas kekeluargaan, hal tersebut menyebabkan disorientasi tujuan dari sistem
perekonomian Indonesia. Akan tetapi secara praktis, privatisasi dibutuhkan karena
alasan pembangunan secara cepat untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan
keuangan serta menunjang iklim perekonomian Indonesia akibat dihantam krisis
ekonomi pada tahun 1998. Pengaturan privatisasi BUMN diakui dalam roda
perekonomian Indonesia. Hal ini ditandakan dengan adanya TAP MPR No.
IV/MPR/1999, UU No. 25 Tahun 2000, dan TAP MPR No. VIII/MPR/2000,
mengakomodir privatisasi bahkan memerintahkan sebagai amanat dari suatu
peraturan perundang-undangan. Serta, putusan MK No. 58/PUU-VI/2008 yang
mengatakan bahwa Pasal 33 tidaklah menolak privatisasi.
%K Kata Kunci: Privatisasi, BUMN, Pasal 33
%D 2015
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%L digilib16817